Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

"Maka tentu butuh terkonfirmasi kepada seluruh bupati dan wali kota supaya sama-sama menyiapkan support anggaran sehingga capaian targetnya tidak akan berkurang,” ucap Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan bahwa pada 2024 target PTSL mengalami penurunan dari 1.800.000 bidang menjadi 830.000 bidang tanah.

Penurunan jumlah bidang tersebut, kata dia, merupakan akibat adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal ini, beberapa bupati diketahui telah mendukung anggaran guna memenuhi target.

“Saya mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota guyub bergotong royong, semuanya ikut serta melakukan percepatan pemenuhan,” ucap Khofifah.

Baca juga: Khofifah Luncurkan Cak Beki Maskot Porprov VII Jatim 2022, Ini Maknanya...

Sebab, lanjut dia, jika hanya mengandalkan anggaran dari pusat, maka secara kalkulatif target itu kemungkinan tidak tercapai.

Oleh karenanya, Khofifah kembali mengimbau agar kabupaten dan kota bisa mendukung untuk bersama-sama melakukan percepatan pemenuhan target PTSL 2024 tuntas.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) itu pun berharap agar masalah agraria dan sertifikasi tanah di Jatim benar-benar bisa dituntaskan pada 2024.

"Pada 2024 kami berharap bahwa PTSL di benar sudah tuntas. Ayo sisanya ini sama-sama kita petakan bersama percepatan pemenuhannya," imbuh Khofifah.

Jatim sebagai provinsi sertifikat terbanyak

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar menyampaikan bahwa Jatim menjadi provinsi terbanyak dalam mengeluarkan sertifikat untuk penduduknya.

Senada dengan Gubernur Khofifah, ia menyatakan bahwa pada 2021, Jatim telah menyelesaikan 1.300.000 bidang tanah.

“Gubernur Khofifah sangat mendukung upaya penyelesaian PTSL di Jatim. Salah satunya upayanya adalah mengusulkan kembali pengadaan rakor sinkronisasi GTRA se-Jatim,” ujar Jonahar.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa langkah yang diambil Khofifah dalam penyelesaian PTSL di Jatim telah diadaptasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca juga: Soal BPKP akan Audit PTSL di Sumut, Kementerian ATR/BPN: Memang Benar, tapi...

"Menteri ATR/BPN kalau dengan Ibu Khofifah usulan-usulannya selalu dicontoh untuk seluruh Indonesia. Kemarin untuk Tri Juang, ibu gubernur menulis surat kepada bupati dan wali kota se-Jatim juga dicontoh oleh pak menteri dan disebarkan di seluruh Indonesia. Insya Allah usulan ibu gubernur akan saya sampaikan kepada bapak menteri," ucap Jonahar.

Sebagai informasi, pada rakor GTRA juga ditampilkan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Kepala Kantah kabupaten dan kota sebagai wujud komitmen BPN Jatim mendukung program “Bangga Buatan Indonesia”.

Dalam acara tersebut turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

Baca juga: Kasus Rahmat Effendi, KPK Panggil Kepala BPKAD Kota Bekasi sebagai Saksi

Kemudian, hadir pula Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Daerah (Setda) Jatim, Sekda Kabupaten Malang, Sekda Kabupaten Blitar, Kepala BPN Kabupaten dan Kota se-Jatim, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim.