Belum Dinikmati Warga, Jalan Nasional Senilai Rp 79 Miliar di Perbatasan RI-Timor Leste Rusak

KUPANG, KOMPAS.com - Warga sejumlah desa di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), kecewa dengan kondisi jalan nasional yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT di wilayah mereka.

Pasalnya, jalan yang dibangun persis di perbatasan Distrik Oekusi, Timor Leste, menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 79 miliar itu rusak di sejumlah titik.

"Kami sangat kecewa, karena belum menikmati jalan yang dibangun ini, malah sudah hancur," ungkap Johanes Elu, warga Desa Naekake A, kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2022).

Baca juga: Libur Lebaran, Pendapatan Pintar Asia Beach NTT Tembus Rp 50 Juta Selama 4 Hari

Menurut Johanes, ada upaya dari pihak pelaksana proyek untuk memperbaikinya, tetapi tetap saja rusak.

Dia menyebut, jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat itu melintasi empat desa yakni Desa Tasinifu, Naikake A, Naikake B dan Noelelo.

Hampir di sepanjang jalan, lanjut dia, jalannya rusak. Kondisi terparah berada di Desa Tasinifu dan Naekake B.

Akibat jalan yang rusak, Johanes mengaku sempat terjatuh dari sepeda motornya, Kamis (5/5/2022) kemarin. Beruntung dirinya tidak terluka.

"Saya jatuh di wilayah Desa Tasinufu persis di Oel Aijaob. Saya tidak luka, karena saat itu saya jalannya pelan. Hanya lempu sein motor yang patah," ungkap dia.

"Harapan saya sebagai masyarakat, ya kalau bisa dalam masa pemeliharaan ini pihak kontraktor berupaya untuk memperbaiki titik-titik jalan yang sudah retak dan penahan yang roboh akibat longsor segera diperbaiki," ujar Johanes.

Baca juga: Kapal Mati Mesin dan Kemasukan Air, 15 Wisatawan Pulau Penyengat Dievakuasi Basarnas Tanjungpinang

Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Kabupaten TTU Paul Efi, geram dengan kondisi jalan di wilayah perbatasan itu.

Paul yang juga putra daerah Kecamatan Mutis menyebut, sejumlah warga mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak.

"Sangat disayangkan, karena di sisi lain masyarakat Mutis senang akhirnya kerinduan bertahun-tahun dapat terwujud di masanya Presiden Jokowi, namun di sisi lain masyarakat Mutis sangat kecewa dan menyayangkan hasil pengerjaan jalan Sabuk Merah yang terkesan asal jadi," tegas Paul.

Paul mengatakan, di sepanjang jalan sejauh belasan kilometer yang sudah di hotmix itu, ada sebagian aspal yang terbongkar dan longsor. Sehingga terlihat tambal sulam sepanjang jalan.

"Kita melihat jalan ini seperti bukan dibangun baru, tetapi seperti direhap, karena sepanjang jalan itu ada pemotongan aspal," imbuhnya.

Paul yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD TTU itu, meminta kontraktor dan konsultan pengawas harus bertanggungjawab dengan kualitas jalan ini.

Ia juga berharap, kondisi jalan yang ada harus benar-benar diperhatikan untuk diperbaiki selama masa pemeliharaan.

"Untuk BPJN NTT, agar lebih tegas dalam penilaian atau pemeriksaan hasil kerja sehingga kualitas pembangunan jalan terjaga, dan anggaran negara yang digelontorkan juga bermanfaat untuk masyarakat," kata Paul.

Baca juga: Ditinggal Berlebaran, Pria di Lombok Nekat Curi Burung Tetangganya Senilai Jutaan Rupiah

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Satuan Kerja Wilayah 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Herianto J Hotty menjelaskan, panjang jalan yang dibangun pihaknya sepanjang 15,4 kilometer dengan pagu anggaran Rp 79 miliar.

Namun kata dia, nilai kontrak dalam proyek itu anggarannya tercatat Rp 62 miliar.

Proyek itu, lanjut Herianto, dikontrakkan sejak Februari 2021 dan dikerjakan oleh PT Tunas Baru Abadi. Rencananya berakhir pada 31 Januari 2021.

Meski tanda tangan kontrak di Bulan Februari, tetapi mulai efektif dikerjakan pada Juli 2021, karena bencana alam Badai Seroja yang melanda wilayah itu pada April.

Pembangunan jalan pun mulai dikerjakan hingga nyaris rampung pada Oktober 2021.

"Pada bulan Oktober, jalan hanya tersisa dua kilometer yang belum diaspal. Tetapi karena hujan yang terus mengguyur sehingga kita terpecah konsentrasi," ungkap Herianto.

Akhirnya, proyek itu tidak selesai 31 Desember 2021. Proyek itu baru rampung dikerjakan pada Januari 2022.

Baca juga: Ridwan Kamil: H+4 Lebaran, Arus Balik Pemudik di Jabar Meningkat 14 Persen

Kontraktor pun lanjut Herianto, didenda sebesar Rp 1,6 miliar. Uang hasil denda, telah disetor ke kas negara.

Terkait kondisi jalan yang dikeluhkan warga, Herianto mengaku ada sejumlah titik jalan yang sengaja ditambal, karena muncul mata air di tengah jalan yang merusak aspal.

Penambalan jalan, sambung dia, belum tuntas dikerjakan karena para pekerja sedang libur lebaran.

Dia memastikan, pada Senin (9/5/2022) mendatang, para pekerja akan berada di lokasi dan memperbaiki jalan yang berlubang.

Sedangkan, ada beberapa titik yang mesti ditangani secara khusus, sehingga dia pun telah bersurat ke BPJN NTT dan Bupati TTU terkait kondisi jalan yang masuk kategori bencana alam.

Satker dari Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional BPJN NTT akan turun untuk melakukan penelitian jalan yang rusak itu agar ditangani secara khusus.

"Kontraktor juga akan tangani rapi semua yang ditambal. Intinya kita tetap selesaikan semua hingga tuntas," kata dia.