Senada dengan Ruslan, Ketua Komisi V DPRD Bidang Kesejaheraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan TGH Mahally Fikry juga menuntut adanya proses hukum menyeluruh.
Namun, menurutnya, pejabat publik yang hadir dalam kegiatan tersebut juga harus dipanggil, bukan hanya penyelengara
"Kita dorong aparat penegak hukum agar menegakkan prinsip berkeadilan. Yakni para pejabat publik yang hadir di kejuaraan sepak bola itu juga harus dipanggil untuk dimintai keterangannya," katanya.
"Kalau ini dilakukan, baru namanya enggak tebang pilih," lanjut dia.
Dia mengatakan, sebagai seorang pemimpin, gubernur tidak seharusnya melakukan hal tersebut.
Apalagi saat ini kasus Covid-19 meningkat dan masyarakat tengah mengantisipasi menyebarnya virus Covid-19 varian Omicron.
Selaku pemimpin, kata dia, gubernur seharusnya memberikan contoh yang baik.
"Jujur atas nama pribadi dan lembaga dewan, saya prihatin tas kerumunan masyarakt di partai final kejuaraan sepak bola Gubernur Cup 2022 yang mempertemukan antara Sape Putra United melawan Wera FC tersebut," kata dia.
"Ingat, kita ini masih PPKM level 3 tapi kok malah membiarkan ribuan orang kayak begitu di satu lapangan," lanjutnya.
Sumber: Antara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.