Kapolda Maluku Ungkap Duduk Perkara Bentrok di Maluku Tengah, Dipicu Perselisihan Batas Lahan

AMBON,KOMPAS.com - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif menjelaskan duduk persoalan bentrok antardua desa bertetangga di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di di kantor DPRD Maluku.

Penjelasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Anggota Komisi I DPRD Maluku di Gedung DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang, Kota Ambon, Kamis (3/2/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, ini turut dihadiri Kasdam XVI Pattimura, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Plt Sekda Maluku, Sadali Ie.

Baca juga: Cerita di Balik Bentrok 2 Desa di Maluku Tengah, 3 Orang Tewas dan Ratusan Rumah Dibakar

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolda didampingi Karo Ops, Dansat Brimob, dan Kabid Humas Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

“Saya sebenarnya sudah lama ingin duduk seperti ini bersama dengan anggota DPRD Maluku. Dan saya akan menyampaikan apa saja yang telah terjadi, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan,” kata Latif, Kamis.

Perselisihan batas lahan

Menurutnya, terdapat beberapa peristiwa yang pada akhirnya menjadi akumulasi konflik antara Desa Pelauw-Ori dan Kariuw pada Rabu (26/1/2022).

Latif menjelaskan, permasalahan kedua desa berawal pada Selasa (25/1/2022) pukul 15.00 WIT di mana terjadi perselisihan antara dua kelompok terkait batas lahan yang dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari kejadian itu kemudian pada pukul 17.50 WIT terjadi kasus penganiayaan terhadap salah seorang warga.

“Penganiayaan ini sudah kita tindak lanjuti dan ini beberapa rangkaian peristiwa yang terpisah. Ini adalah kasus tindak pidana yang sedang ditindaklanjuti,” jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Bentrok di Maluku Tengah Meluas, Kodam Pattimura Siagakan Pasukan

Latif mengatakan, sejak awal peristiwa tersebut terjadi, pengamanan di sana diakui sudah memadai dengan penempatan personel dari Polsek, Koramil, bahkan diback-up dari Satgas Pamrahwan.

“Kemudian pada pukul 04.00 WIT adalah akumulasi, katakanlah ada kelompok masyarakat yang melakukan perusakan dan pembakaran, sehingga masyarakat Kariuw meninggalkan kampung tersebut untuk keamanan sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak,” jelasnya.

Dari kejadian itu, lanjut Kapolda, terdapat tiga orang korban meninggal dunia, dan empat lainnya mengalami luka-luka, satu di antaranya anggota polisi.

“Ada satu anggota kami yang mengalami luka tembak dan kemarin (Rabu) pagi kami rujuk ke Jakarta, karena rumah sakit kami tidak mampu tangani, karena perlu ada rekonstruksi pada bagian rahang yang rusak akibat terkena tembakan,” ungkapnya.

Baca juga: 2 Pos Keamanan Akan Dibangun Redam Bentrok Warga di Maluku Tengah

Bantah gereja terbakar

Dalam rapat tersebut, Latif juga menyampaikan dampak dari kejadian bentrokan yang  menyebabkan 739 jiwa masyarakat Kariuw terpaksa mengungsi.

Sementara jumlah rumah rusak sebanyak 211 unit. 183 unit rusak berat dan 28 rusak sedang. 

Adapun untuk kendaraan bermotor yang rusak, terdapat 19 unit milik warga, 3 unit motor dinas Polri, 1 unit motor dinas TNI dan 9 unit mobil.

“Sebelumnya yang muncul di medsos kalau gereja Eben Haezer terbakar, kami memastikan bersama Panglima dan Wagub bahwa gereja Eben Haezer sama sekali tidak benar,” ucapnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini menambahkan bahwa saat ini personil pengamanan yang sudah ditempatkan di sana yaitu 1 regu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, 1 SSK Satuan Brimob, 1 SSK Samapta, dan 1 SSK Yon Arhanud.

Baca juga: Bentrok Dua Desa di Maluku Tengah Tewaskan 3 Orang, Ini Fakta dan Duduk Perkaranya

“Kita dengan bapak Pangdam dan Wagub juga sudah lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Pelauw maupun Kariuw. Dan mereka juga ingin kasus ini adalah kasus yang terakhir. Mereka juga ingin jaminan keamanan apabila mereka kembali," terangnya.

"Kami dari Polri juga sudah melaksanakan operasi Aman Nusa 1 untuk konflik sosial dan kami sudah tempatkan personel Polri dibackup TNI untuk perbantuan di sana, baik untuk keamanan maupun bantuan yang sifatnya sosial berupa pemberian sembako, pelayanan kesehatan, maupun trauma healing," tambahnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi I DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada Polda Maluku maupun Kodam XVI Pattimura yang dengan cepat dapat menangani persoalan tersebut hingga tidak bias atau digiring ke masalah SARA.

“Kita semua salah, kita lalai dan tidak mampu mengantisipasi persoalan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan. Kita berharap ke depan persoalan ini tidak terjadi lagi,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra.

Baca juga: Bentrok di Maluku Tengah Hanguskan 23 Motor dan 9 Mobil

Senada dengan Amir, anggota Komisi I lainnya, Benhur Watubun meminta agar pemerintah dapat mengembalikan warga Kariuw ke kampung halamannya.

“Saya minta kepada pemerintah daerah agar pada April 2022 mendatang, warga Kariuw sudah bisa kembali ke kampungnya,” pintanya.