Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Pemkot Solo Siapkan Beberapa Pilihan

Kompas.com - 27/01/2022, 10:58 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, status honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno mengatakan, pihaknya telah merencanakan beberapa pilihan jika tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) memang dihapuskan.

"Memang ada beberapa alternatif yang kami sedang rencanakan. Kalau memang dihapuskan beberapa layanan langsung yang harus tersedia misalnya di kelurahan kalau memang harus dengan outsourcing, ya kami lakukan dengan outsourcing. Apakah itu kebersihan, apakah itu keamanan," kata Dwi saat dihubungi wartawan di Solo, Rabu (26/1/2022).

Kemudian, untuk layanan dasar yang sifatnya tidak tergantikan, seperti pendidikan dan kesehatan, akan meminta kuota tambahan ke pemerintah pusat terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Baca juga: ASEAN Para Games 2022 Digelar di Solo, Gibran Ditanya Anggaran: Minggu Depan Baru Dibicarakan

Dwi menuturkan, jumlah total TKPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ada sebanyak 4.500 orang.

Dari jumlah tersebut, TKPK guru ada sekitar 958 orang dan tenaga kesehatan antara 200-300 orang.

"Tapi, kami tidak tahu apakah bisa atau tidak (minta tambahan kuota). Soalnya kalau kami minta, dapatnya hanya 400-500 per tahun. Itu pun dibagi rata dengan tenaga teknis lain," ungkap Dwi.

Padahal, jumlah tenaga pendidik di Solo yang pensiun setiap tahunnya hampir mencapai 100 orang.

 

Dengan demikian, kuota tambahan tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik di Solo.

"Dua, tiga tahun ke depan sambil diberikan kuota tambahan dan berangsur-angsur ada mekanisme pengalihan honorer menjadi PPPK dan CPNS mungkin bisa," kata dia.

Baca juga: Ada Mantan Aktivis 98 Solo Dukung Ubedilah, Gibran: Saya Tak Tahu, Kita Ikuti Prosesnya

Diberitakan sebelumnya, Menpan-RB Thahjo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Regional
Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Regional
Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Regional
Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Regional
Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Regional
Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Regional
695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Regional
Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Regional
Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Regional
Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Regional
Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Regional
Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.