Kunjungan ke Aceh, Ahok Disambut Ibu-ibu yang Ingin Mengadu

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengunjungi PT Perta Arun Gas (PAG) di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin (6/12/2021).

Kedatangan Ahok disambut ibu-ibu yang ingin menyampaikan aduan.

Para ibu menunggu mobil rombongan Ahok yang akan masuk ke kompleks perusahaan.

Mereka tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Blang Lancang (IKBAL).

Baca juga: Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Koordinator aksi bernama Syamsuddin menyebutkan, mereka meminta waktu untuk berbicara dengan Ahok.

Namun, mereka tidak berhasil menemui Ahok.

Polisi yang berjaga terlihat menghalangi massa yang berusaha mengadang mobil rombongan Ahok.

"Kami masyarakat IKBAL selaku pemilik tanah adat leluhur meminta kepada Ahok untuk mengaudit PT Pertamina atas anggaran dana sarana dan prasarana milik masyarakat yang tergusur pada tahun 1974," kata Syamsuddin kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Ahok Kritik BUMN, Erick Thohir: Saya Ucapkan Terima Kasih

Syamsuddin meminta Ahok menyelesaikan hak-hak masyarakat tergusur saat tanah mereka diambil oleh negara untuk dibangun PT Arun NGL, yang kini berganti menjadi PT Perta Arun Gas (PAG), anak perusahaan dari PT Pertamina Persero.

"Jangan menghindar dari kami, Pak Ahok. Bapak sudah mengunjungi tanah kami, maka sangat diharapkan Bapak mau temui kami," kata Syamsuddin.

Sementara itu, Sekretaris PT PAG Hatim Ilwan dalam konferensi pers di Lhokseumawe menyebutkan, Ahok datang dengan agenda yang padat, yaitu sekitar 4 jam di Lhokseumawe.

Setelah itu, Ahok langsung ke Banda Aceh dan seterusnya kembali ke Jakarta.

"Jadi waktunya terlalu padat. Bukan tidak mau menemui warga," kata Hatim.

Soal tuntutan pedemo, menurut Hatim, kewenangan aset eks PT Arun NGL kini berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) RI.

Dengan demikian, hal yang dituntut warga sudah tidak ada kaitannya dengan PT PAG .

"Bahkan PT PAG juga menyewa dari LMAN. Jadi tuntutan warga tidak tepat ke PT PAG," kata Hatim.