Patuh pada Ulama, PKB Jatim Janji Tak Intervensi Muktamar Ke-34 NU

SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur berkomitmen tidak akan mengintervensi dinamika politik Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

PKB berjanji akan patuh apa pun yang diputuskan oleh para ulama NU.

"PKB tidak mungkin melakukan intervensi, karena yang muktamar NU, bukan PKB," kata Bendahara PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi usai diskusi bertajuk Menuju 1 Abad NU, Kamis (2/12/2021) malam.

Baca juga: PWNU Jatim Keluarkan SK Dukung Perintah Rais Aam Gelar Muktamar 17 Desember

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, kata dia, PKB akan patuh dan taat kepada NU dan apa pun yang diputuskan para ulama NU dalam Muktamar ke-34.

Sementara itu, hingga saat ini PBNU belum juga memutuskan kapan Muktamar ke-34 NU digelar.

Muktamar yang sedianya digelar 23-25 Desember 2021 dijadwal ulang karena pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM level 3 sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 untuk menekan penyebaran Covid-19 saat libur Natal dan tahun baru.

Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan, PBNU segera menggelar Muktamar sebelum 25 Desember 2021 karena masa kepemimpinan Said Aqil Siradj berakhir pada 25 Desember 2021.

"Jika tidak maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan, ini tidak baik bagi organisasi sebesar NU," kata Wali Kota Pasuruan ini, Kamis malam.

Baca juga: Rois Aam PBNU Perintahkan Muktamar Ke-34 Digelar 17 Desember 2021

Karena itulah, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar mengeluarkan surat perintah agar Muktamar digelar pada 17 Desember 2021 untuk menyelamatkan organisasi.

"Perintah Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi NU harus dipatuhi," ujarnya.

Keluarnya surat Rais Aam bernomor 4282/A.II.03/11/2021 yang ditandatangani di Jakarta 25 November 2021 itu menyusul adanya rapat pimpinan NU dari unsur Rais Aam, Khatib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal untuk menentukan jadwal Muktamar ke-34 NU yang berakhir tanpa keputusan atau deadlock pada 24 November 2021.

Pada 25 November 2021, rapat kembali digelar, tetapi unsur ketua umum dan sekjen hingga panitia penyelenggara muktamar tidak hadir.