Para pengunjuk rasa juga mendesak pembebasan segera sejumlah tahanan politik Papua tanpa syarat.
Massa juga menuntut pemerintah menutup operasional PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta menolak pengembangan Blok Wabu dan eskploitasi PT Antam di pegunungan Bintang.
“Segera bebaskan tahanan politik dan hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya,” teriak mahasiswa.
Massa pedemo juga mendesak pemerintah RI memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di west Papua.
“PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua,” katanya.
Baca juga: Konflik Bersenjata di Papua, Ini Kisah Bocah yang Tewas Tertembak di Intan Jaya (1)
Terkait kericuhan yang terjadi, Polresta Pulau Ambon langsung membubarkan aksi karena tak mengantongi izin dari kepolisian.
Selain itu, aksi dibubarkan karena telah melanggar ketertiban umum dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Memang ada sprint (surat perintah) untuk pengamanan peringatan HUT West Papua itu. Pastilah (dibubarkan karena tak berizin),” kata Kasubbag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Ambon, Ipda Izaac Leatemia kepada wartawan.
Dia memastikan tidak ada pengunjuk rasa yang ditangkap dan dipukuli oleh petugas dalam aksi tersebut.
"Tidak ada, semua berjalan sesuai prosedur," katanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.