SEMARANG, KOMPAS.com - Serikat buruh di Jawa Tengah kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah itu meminta Ganjar Pranowo memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh.
Kaum buruh kecewa dengan upah rendah di Jawa Tengah yang tertinggal dengan provinsi lain. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 16 persen.
Baca juga: Suara Buruh di Jateng Jelang Penetapan UMK 2022: Pak Ganjar Naikkan Upah, Gae Sangu Rabi
Apabila aspirasi tidak didengar, para buruh di Jawa Tengah bakal melakukan aksi secara besar-besaran menggeruduk Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
"Apabila kebijakan yang dikeluarkan gubernur tetap tidak adil, maka kami akan terus galang kekuatan untuk melawan. Jika Pak Ganjar mengabaikan aspirasi buruh, maka kami akan geruduk presiden di Istana dan wakil rakyat Gedung DPRI. Tidak ada kata menyerah dalam perjuangan sebelum keadilan terwujud," tegas perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto, Selasa (30/11/2021).
Pihaknya beranggapan rendahnya upah di Jawa Tengah merupakan hal yang memalukan bagi kaum buruh.
Karmanto menilai ada kekuatan politik yang menyebabkan adanya kebijakan upah rendah di Jawa Tengah.
"Negara telah dikuasai oligarki karena dikendalikan pemilik modal yang zalim. Seharusnya, pemerintah malu karena telah memberi karpet merah untuk oligarki. Bukan menyejahterakan malah justru sebaliknya menyengsarakan rakyat," ucapnya.
Baca juga: Jelang UMK 2022 Diputuskan, Ini Masukan Serikat Buruh untuk Ganjar
"Ini sama saja menjajah negeri sendiri. Kalau era kolonial buruh hanya dikasih makan, sekarang gaji buruh hanya cukup untuk makan. Apa bedanya?," lanjutnya.