Ridwan Kamil Usulkan Pemekaran Desa di Jabar, Ini Alasannya

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memekarkan desa di Jabar.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, jumlah desa di Jabar tak sebanding dengan rasio penduduk yang menyebabkan ada ketidakadilan fiskal.

Saat ini, kata Emil, dengan 50 juta penduduk Jabar hanya memiliki sekitar 5.000 desa. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki 8.000 desa dari populasi 34 juta penduduk.

Baca juga: Kata Bupati Kuningan soal Isu Pemekaran Cirebon: Provinsi Jabar Kurang Apa Atuh? Pembangunan Jalan...

"Jateng aja desanya 8.000, penduduknya 34 juta. Kita penduduk 50 juta desanya cuma 5.000. Sehingga Jabar dan Jateng Dana Desanya bisa Rp 3 triliun bedanya. Jadi hak kita banyak yang tersendat gara-gara jumlah desanya lebih sedikit," ujar Emil usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan Resmi Diserahkan ke Pemprov, DPR Papua dan MRP

Ia menambahkan, jumlah penduduk tiap desa di Jabar pun relatif padat. Emil menemukan ada desa di Jabar yang menaungi 50.000 penduduk.

Dampaknya, lanjut dia, dengan jumlah desa yang terlalu sedikit biaya pelayanan masyarakat menjadi lambat dan mahal.

"Kita sedang melobi agar desa-desa Jawa Barat bisa pemekaran. Di Jabar ada yang satu Desa itu 50.000 penduduk. Itu kalau di Sulawesi sudah kabupaten bentuknya. Sehingga pelayanan menjadi lambat, jauh, mahal," ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Garut Siapkan Pemekaran Garut Selatan Mulai 2020

Perjuangkan pemekaran tingkat kabupaten dan kota

Emil juga mengaku masih memperjuangkan pemekaran tingkat kabupaten kota. Seharusnya, kata Emil, semakin banyak penduduk harus sebanding dengan wilayah adminiatrasi.

"Kalau kabupaten kota kan harus moratorium. Jabar itu selalu menyampaikan dua aspirasi. Penduduknya kebanyakan, wilayah administrasinya sedikit. Harusnya daerah kota kabupaten di Jawa Barat 40, sekarang kita hanya 27. Kalau Jawa Timur kan satu juta penduduk suatu wilayah kota Kabupaten, nah makanya daerahnya 38 walaupun penduduknya 40 juta," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Emil juga didaulat sebagai Bapak Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Indonesia. Pengangkatan ini merupakan bentuk kehormatan untuk Emil yang dinilai konsisten mendukung kegiatan BPD untuk kemajuan kemajuan desa.

Ia pun memiliki beberapa gagasan yang siap dibagikan ke desa seluruh Indonesia. Misalnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang sudah diterapkan ke beberapa desa di Jawa Barat.

"Di Jabar ada kampung di puncak gunung tak ada listrik PLN, akhirnya kita bikin teknologi dari air sungai kecil. Jadi kalau masih ada desa Indonesia yang belum ada listrik saya banyak inovasi dari angin, dari air, dari matahari," kata Emil.

Alasan Emil peduli dan cinta desa karena masa depan ekonomi Indonesia salah satunya ada di desa. Apalagi dengan adanya revolusi industri 4.0 yang semakin mempermudah dan memperluas ekonomi desa.

Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jawa Barat mengeluarkan program Desa Digital. Harapannya, dengan konsep digital ini masyarakat desa tidak perlu lagi pindah ke kota untuk mendapatkan dan mencari rezeki.

"Desa adalah kekuatan besar dalam membangun Indonesia di masa depan, selanjutnya desa adalah tempat kita lahir, desa adalah tempat kita mengabdi melalui inovasi," jelasnya.