Pemekaran Provinsi Papua Selatan Solusi Percepat Pembangunan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka menilai, pemekaran Provinsi Papua Selatan, merupakan solusi yang tepat. Hal itu bertujuan mempercepat pembangunan.

Dia menginginkan kabupaten yang dipimpinnya itu masuk ke Papua Selatan.

"Kami di Papua, khusunya Pegunungan Bintang, kami lihat dari letaknya lebih dekat dengan Papua Selatan, ketimbang ke Papua Tengah. Karena ada sejumlah hal yang mendasari itu, akses yang sudah terbangun jalan darat dari Merauke-Bovendigoel-Oksibil," ujarnya di Jayapura, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Soal Pemekaran Papua, Wagub: Dari Awal Sudah Salah Kaprah

Dia mengatakan, pusat pemerintahan dan dunia usaha yang selama ini masih terpusat di Jayapura, bisa dibagi apabila pemekaran Papua Selatan direalisasikan.

Merauke, lanjutnya, akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis untuk kawasan Papua Selatan.

Hal itu akan merubah rute perjalanan utama dari Oksibil-Jayapura yang harus melewati medan yang sangat berbahaya.

"Kami ini ke Jayapura harus melewati pegunungan tinggi dan cuaca yang selalu berubah. Ini yang selalu membuat banyak pesawat jatuh, sehingga masyarakat sudah trauma. Faktor itu membuka ruang untuk kami bisa bergabung ke sana," tuturnya.

Baca juga: MRP Tak Rekomendasikan Pemekaran Papua karena Dianggap Bukan Aspirasi Rakyat

Costan memastikan aspirasi tersebut akan segera ia sampaikan ke masyarakat melalui DPRD Pegunungan Bintang. Terlebih, untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, saat ini baru ada 4 kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi. 

"Jika masyarakat setuju ya kami bisa bergabung. Karena tambah kami sudah pas lima dan bisa memenuhi syarat untuk terbentuk satu provinsi," kata Costan.

Terkait ada tokoh-tokoh yang menolak usulan pemekaran di Papua, ia memandang hal tersebut sebagai sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari.

Sebelumnya, menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

"Tapi kalau mau, Pemerintah Pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelejen," ujar Ketua MRP Timotius Murib.

Sedangkan Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.

Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah tersebut dapat lebih termarginalkan.

"Transmigrasi  terbesar ada di Papua terutama di wilayah Selatan. Dimana saat ini jumlah penduduk transmigrasi lebih banyak dari penduduk asli seperti yang terlihat di wilayah kabupaten Merauke, Keerom, Jayapura," ujarnya.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal bila selama ini pemekaran kabupaten di Papua selalu dilakukan dengan prosedur yang tidak tepat.

"Tidak ada masalah, mekarkan saja semua. Kan dari awalnya sudah anomali saya bilang, dari awal sudah salah kaprah," ujar Klemen.