Ganjar Pranowo Ajak Perwakilan Buruh Diskusi soal Formula Upah Layak 2022

SEMARANG, KOMPAS.com - Perwakilan serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa diajak berdiskusi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) itu menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah 2022.

Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan FKSPN itu adalah untuk mencari titik temu yaitu konsensus yang musti dibangun bersama.

Baca juga: Tuntut Upah Layak, Buruh Demo di Depan Kantor Ganjar Pranowo

Ia pun meminta kepada perwakilan buruh agar memberikan masukan untuk menentukan struktur skala upah.

Sebab, upah minimum kabupaten/kota (UMK) bakal ditetapkan pemerintah pada 30 November mendatang.

"Kita punya waktu empat hari mulai hari ini, besok Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, karena Selasa kami putuskan UMK. Kabupaten/kota sudah saya mintai masukannya semua. Hari ini teman KSPN saya minta untuk memberikan feedback. Empat hari ini apa yang kemudian kita bisa tuliskan, formulasikan, sehingga istilah kawan-kawan buatlah terobosan. Ya terobosan saya struktur skala upah," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, masukan buruh sangat bagus dan paham betul bagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengunci dengan formulasi yang jelas, sehingga gubernur tidak memiliki kewenangan dalam menentukan upah minimum.

"Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan," kata Ganjar.

Baca juga: Tuntut Upah Layak, Buruh di Banjarmasin Duduki Kantor DPRD Kalsel

Ganjar mengatakan, para buruh masih memberikan tuntutan agar struktur skala upah itu didetailkan.

Namun, Ganjar mengatakan bahwa detail itu tidak bisa ada pada SK Gubernur.

"Nah hari ini mereka kita 'sandera' sebentar untuk mendetailkan maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu seperti apa," ucapnya.

Ganjar juga meminta agar perusahaan dan buruh saling terbuka terkait kondisi perusahaan baik yang terdampak kerugian karena pandemi ataupun tidak.

"Kita meminta agar fair, perusahaan yang masih sehat, untung, tinggi mana. Ini tidak terdampak Covid-19, yang terdampak Covid-19 yang mana? Kalau semua ini dipukul rata, 'gebyah uyah' semua, pasti tidak mungkin. Kalau perusahaan bangkrut, yang kena PHK siapa yang urusi. Kita sudah koordinasikan semuanya yang di-PHK itu kita urusi. Bantuan ada dan sebagainya," jelasnya.