Respons Pemprov Jatim soal Proyek Wisata "Bali Baru" di Kawasan TNBTS yang Jadi Polemik bagi Warga Suku Tengger

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur membenarkan bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah berprogres untuk menjadi salah satu kawasan "Bali Baru".

Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Susiati mengatakan, saat ini semua lini di lintas sektor sedang bergerak untuk percepatan perencanaan pembangunan proyek wisata di kawasan TNBTS.

"Jadi kementerian lembaga, semuanya memang sedang bergerak untuk percepatan pembangunan proyek wisata di sana," kata Susiati kepada Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Polemik dan Keresahan Warga Tengger soal Kawasan TNBTS yang Digadang-gadang Jadi Bali Baru

Menurut dia, sejumlah kementerian lembaga juga memberikan support terkait infrastruktur, seperti pembangunan jembatan kaca hingga revitalisasi sekitar 430 homestay di sana.

Kemudian, pemerintah juga tengah mempersiapkan kajian-kajian maupun persiapan penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk penataan kawasan TNBTS.

"Termasuk juga penataan lahan parkir. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan gapura di beberapa pintu," tutur dia.

Baca juga: Atlet, Penghafal Al Quran hingga Suku Tengger Berpeluang Jadi Polisi

Saat dihubungi, Susiati mengaku sedang mengikuti rapat terkait perencanaan pembangunan jembatan kaca di kawasan TNBTS tersebut.

Menurut dia, perencanaan pembangunan proyek wisata di kawasan TNBTS berada di empat titik yang secara administratif berada di empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

"Jadi (proyek wisata secara administratif) ada di empat kabupaten. Semua men-support pengembangan kawasan TNBTS. Tapi, dari sisi masing-masing, sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya," kata dia.

Baca juga: Akan Dibangun Jembatan Kaca di Bromo, Begini Rencana Pemerintah

Shutterstock/priantopuji Suku Tengger dalam upacara adat Yadnya Kasada DOK. Shutterstock/priantopuji

Diklaim tak ganggu lahan masyarakat adat Tengger

Zonasi perencanaan pembangunan proyek wisata itu berada di zona pemanfaatan kawasan TNBTS.

Soal pemanfataan lahan di zona pemanfaatan yang dikembangan dengan fasilitas wisata alam baru itu, diklaim tidak mengganggu lahan milik masyarakat adat Tengger.

Ia mengklaim, pemerintah justru memperbaiki lahan-lahan yang sebelumnya sudah didiami oleh masyarakat suku Tengger.

"Kami tidak mengganggu lahan mereka. Malah kami memperbaiki, maksudnya seperti homestay, rumah mereka dilakukan perbaikan, baik itu interior maupun penambahan furnitur di dalamnya," kata Susi.

Baca juga: Mengenal Suku Tengger di Kawasan Bromo, Peradaban sejak Zaman Majapahit

Ia meyakini masyarakat suku Tengger pasti akan menerima dengan baik terkait rencana pemerintah menjadikan kawasan TNBTS sebagai destinasi "Bali Baru".

Meski demikian, ia mengakui bahwa tanah masyarakat Tengger semakin terkikis karena banyak lahan yang disewakan untuk dijadikan penginapan.

Hal itu terjadi setelah wilayah yang dihuni suku Tengger berubah menjadi kawasan wisata atau taman nasional.

Namun, Susi menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

"Oh iya ada. Penginapan (yang disewakan) ada. Itu saya kira kebijakan dari pemerintah daerah setempat ya, kemudian dari pemerintah desa, kemudian dari masyarakat pemilik lahan itu. Kalau masyarakatnya tidak mau disewakan, sebenarnya kan tidak apa-apa," kata dia.

Baca juga: Seekor Elang Jawa Dilepasliarkan di Kawasan Bromo Tengger Semeru

Tak hanya peningkatan ekonomi

Pemkab Probolinggo Ilustrasi desain jembatan kaca di kawasan Seruni Point Bromo

Menurut Susi, pemerintah mengembangkan kawasan TNBTS menjadi "Bali Baru" tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Tengger.

Namun, juga ada pertimbangan dari sisi konservasi.

"Tidak hanya ekonomi, ya pasti akan ada keseimbangannya. Pariwisata yang berkelanjutan itu kan tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi ada keberlanjutan," kata dia.

"Dari sisi konservasi, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan juga. tidak hanya pariwisata, tetapi berpikirnya pasti akan lebih pada keberlanjutan," imbuh dia.

Ia mengaku tidak pernah mendengar persoalan terkait rencana pemerintah menjadikan kawasan TNBTS sebagai "Bali Baru".

Ia memastikan, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut berdasarkan kajian yang matang.

Di samping itu, seluruh pihak juga sudah melakukan sosialisasi dan musyawarah, termasuk kepada masyarakat suku Tengger sendiri.

"Ketika dulu Presiden menetapkan kawasan TNBTS menjadi Bali Baru, saya kira beliau juga pasti melalui proses pentahapan, kajian, dan itu dilakukan sebelum melakukan perencanaan yang saat ini sedang berjalan. Pasti dilakukan rembuk, jadi pasti ada proses-proses yang sudah dilakukan," ujar dia.

Baca juga: Seekor Elang Jawa Dilepasliarkan di Kawasan Bromo Tengger Semeru

MonkeyFoto/Shutterstock Matahari terbit dari Bukit Kingkong, untuk melihat puncak Bromo, kawasan Gunung Bromo, Podokoyo, Tosari, Pasuruan, Jawa Timur.

Libatkan tokoh adat Tengger

Susi mengklaim, pemerintah tidak mungkin langsung melakukan pembangunan tanpa proses perembukan.

Ia juga mengaku selalu melibatkan tokoh masyarakat adat Tengger dalam proses perencanaan pengembangan kawasan TNBTS.

Karena itu, ia memastikan tidak ada gejolak dari warga Tengger terkait dengan rencana pembangunan proyek wisata di kawasan TNBT tersebut.

"Saya belum mendengar gejolak di bawah, termasuk dari teman-teman di dinas pariwisata kabupaten, mereka belum pernah menceritakaan apapun kalau ada gejolak, atau ada permasalahan. Saya belum pernah mendengar begitu. Memang tidak langsung dari desa, tapi dari teman-teman kabupaten," kata dia.

Baca juga: Seekor Elang Jawa dan Elang Ular Bido Dilepasliarkan di Kawasan Bromo Tengger Semeru

Adapun terkait pembangunan wisata yang dianggap melanggar etika lingkungan, ia mengaku sejauh ini tidak ada permasalahan.

"Saya kira, saya membaca selama ini, dari kementerian, dari pusat, selalu melakukan koordinasi secara intens dengan semua pihak, termasuk dengan pihak TNBTS, yang juga menjaga ada wilayah wilayah zona konservasi, zona tertentu yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar," kata dia.

"Itu sepanjang yang saya dengar sih, saya kira tidak ada masalah. Apalagi saya tidak pernah mendengar keluhan dari daerah, misalnya melaporkan kondisi ketidaksesuaian. Tidak ada," ucap Susi.

Polemik

Sebelumnya diberitakan, rencana pengembangan kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS) menjadi salah satu "Bali Baru" menuai polemik.

Staf Walhi Jatim Lila Puspita mempertanyakan pembangunan proyek wisata yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah di kawasan TNBTS.

Ketika wilayah hidup masyarakat adat Tengger ditetapkan menjadi taman nasional pada 1982 silam, ada penetapan zonasi yang membuat orang Tengger tidak leluasa membuka atau memperluas lahan mereka.

Kini, masyarakat Tengger yang lebih dulu mendiami wilayah tersebut hanya diperbolehkan tinggal dan berladang di zona tertentu.

Baca juga: Bantuan Rp 25,99 Miliar Dikucurkan untuk Bedah 430 Rumah di KSPN Bromo-Tengger-Semeru

"Karena bertani bagi orang Tengger itu, selain secara kultural (dianggap sakral), mereka juga berusaha untuk menyelamatkan tanah mereka," kata Lila.

Dampak dari adanya pembangunan proyek wisata di dalam kawasan TNBTS ini tidak hanya mengakibatkan erosi ekologi, namun juga erosi kultural.

Ia menilai, secara aturan proyek wisata dalam kawasan TNBTS tidak melanggar, tetapi mengabaikan etika lingkungan.

Pembangunan proyek wisata di tanah masyarakat adat Tengger ini juga bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut warga Tengger selama ini.

"Karena kalau ngomong lingkungan, kan tidak hanya ngomongin soal tanaman atau hewan yang ada di sana. Tapi juga manusia dan keberlangsungan hidupnya di masa depan," tutur Lila.