Kepala Daerah di Jabar Diminta Aktif Pantau Titik Rawan Bencana, Ridwan Kamil: Jangan Menunggu Terjadi Korban

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta para kepala daerah untuk aktif memantau titik rawan bencana seperti sungai atau pergerakan tanah.

Sebelumnya, ia sudah menetapkan status siaga satu untuk 27 kabupaten dan kota di Jabar.

"Jangan menunggu terjadi korban atau bencana. Mohon apel siaga dengan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) untuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana," kata Emil, sapaan akrabnya, di Bandung, Senin (15/11/2021) malam.

Baca juga: Gabung Parpol 2022, Ridwan Kamil Siap Nyapres 2024?

Ia juga meminta semua warga untuk mewaspadai hujan dengan intensitas tinggi hingga Maret 2022.

Sebab, rentang waktu tersebut diperkirakan banjir dan longsor akan sering terjadi.

"Saya minta waspada sampai bulan Maret 2022 ada curah hujan yang lebih tinggi dan tidak biasa yang punya potensi longsor dan banjir lebih sering," kata Emil.

Baca juga: Saat Ridwan Kamil Suguhkan Minuman Cendol untuk Menlu Inggris Elizabeth Truss

Emil bersama BPBD Jabar berkesempatan meninjau lokasi longsor tepatnya di wilayah RT 01 RW 03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Senin.

Peristiwa yang terjadi pada 2 November 2021 lalu itu setidaknya ada tiga rumah warga mengalami rusak berat dan korban luka.

Menurutnya, peristiwa longsor tersebut terjadi akibat curah hujan tinggi dan tak biasa.

Padahal, daerah tersebut selama 50 tahun tidak pernah terjadi longsor.

"Tadi yang longsor di Dago juga sama, menurut warganya selama 50 tahun tidak pernah terjadi longsoran seperti itu tapi tiba-tiba terjadi. Menurut laporan biasanya rawan pergerakan tanah itu di bulan Maret pada saat akumulasi hujan berbulan-bulan. Ini baru di bulan November tanahnya udah serapuh itu," ujarnya.

Emil sudah meminta warga yang rumahnya berada di daerah tebing untuk relokasi.

Sementara bantuan untuk korban, Emil menyebut, anggaran kebencanaan akan diberikan terlebih dulu oleh Pemerintah Kota Bandung.

Apabila pemerintah kota atau kabupaten tak sanggup, maka Pemprov Jabar akan turun tangan.

"Urutannya kan harus pemda (pemerintah daerah) tingkat dua dulu, yaitu wali kota dulu. Anggaran bencana tak terduga itu kan berurut. Anggaran kami juga akan turun kalau kejadian bencananya melintasi perbatasan," jelasnya.