Ironi, Kemiskinan di Lumbung Padi Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengatakan, kondisi warganya yang rata-rata tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), menjadi penghambat pelaksanaan program untuk menekan angka kemiskinan di Cianjur.

Untuk itu, Pemkab mendirikan sekolah di semua kecamatan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Di samping itu, pengembangan berbagai bidang usaha sudah banyak dijalani dengan membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Cianjur.

Baca juga: Jabar Alami Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR Bantu Bangun Rumah Layak Huni

Warga setidaknya mendapatkan berbagai bantuan dan kemudahan dari pemerintah, mulai dari permodalan hingga pasar yang selama ini hanya bisa dilakukan pelaku usaha yang mengerti atau melek teknologi.

Mengamati masih besarnya kemiskinan di Cianjur, Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan meminta keseriusan Pemkab Cianjur dalam menangani kemiskinan ekstrem yang membuat Cianjur masuk wilayah tertinggi kelima di Jawa Barat, dengan jumlah warga miskin ekstrem mencapai 90.000 jiwa.

"Jangan sampai peribahasa tikus mati di lumbung padi menjadi fenomenal di Cianjur karena berbagai potensi yang dimiliki cukup banyak, terutama di bidang pertanian. Ini harus menjadi fokus Pemkab untuk menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha, jangan hanya sekadar program pengentasan," kata Ganjar, seperti dikutip Antara, Selasa (2/11/2021).

Ketersediaan lahan milik pemerintah di Cianjur yang banyak yang terbengkalai, menurut Ganjar, seharusnya bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun kembali ketahanan pangan atau ladang bagi warga untuk mencari nafkah.

Hal itu perlu ditunjang dengan bantuan pelatihan, pembibitan, hingga permodalan oleh dinas terkait.

"Saat mereka sudah berkarya, setidaknya dapat mengangkat status ekonominya dan mengajak orang lain, layaknya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sukses mengembangkan berbagai bidang usaha, sehingga beralih sebagai penyedia lapangan kerja untuk orang lain," kata Ganjar.

Instruksi Wapres dan respons Pemkab Cianjur

Wapres Ma'ruf Amin telah menginstruksikan lima kabupaten di Provinsi Jabar harus dapat menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem pada akhir tahun atau Desember 2021.

Ma'ruf memberikan dua gambaran penanggulangan, yaitu berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan.

Hal tersebut terucap usai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Wapres menuturkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dituntaskan pada 2024.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir: Kemiskinan Ekstrem Harus Nol pada 2024

Didampingi Wakil Gubernur Jabar Aa Ruzhanul Ulum, Ma'ruf bertemu dengan lima bupati di Jabar dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan.

"Kemiskinan sekarang ini, menurut data BPS, sebanyak 27 juta lebih. Tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan," kata Ma'ruf di hadapan peserta rapat yang terdiri dari Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang.

Kelima daerah tersebut ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021.

Menurut Ma'ruf, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024. Untuk itu, pemerintah sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini.

"Untuk anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini sering kali jadi masalah, yaitu data penerima," kata dia.