Ironi, Kemiskinan di Lumbung Padi Jawa Barat

CIANJUR, KOMPAS.com - Kabupaten Cianjur terkenal sebagai salah satu kabupaten yang menjadi lumbung padi di Jawa Barat.

Namun, Cianjur masih memiliki masalah besar pada tingkat kemiskinan ekstrem.

Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Dinas Sosial Cianjur, tercatat 68 persen atau 1.541.424 warga Cianjur masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan penerima bantuan warga tidak mampu, dari total penduduk sebanyak 2.243.904 jiwa.

DTKS tersebut merupakan hasil terbaru yang sudah diperbaiki dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Cianjur Termasuk Daerah dengan Penduduk Miskin Tertinggi di Jabar, Ini Kata Bupati

Hasil perbaikan DTKS di antaranya untuk nama pengguna (username) Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan langsung diberikan pada pendamping PKH.

Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung dari Kementerian Sosial diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dibantu operator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) tingkat desa.

DTKS tersebut juga menggambarkan kondisi status Cianjur sebagai kabupaten dengan penerima bantuan terbanyak.

Padahal, sebagian besar wilayahnya merupakan penghasil produk pertanian unggulan, seperti beras pandanwangi yang terkenal hingga ke luar negeri.

Program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dari keterpurukan saat pandemi Covid-19 malah disalahartikan membuat sebagian warga terkesan tambah malas berusaha.

Mereka malah nyaman memilih menjadi penerima bantuan saja.

Baca juga: Bupati Cianjur Temukan Banyak Siswa SD Lupa Cara Membaca Saat Sidak PTM, Sebut Kualitas Pendidikan Turun

Kenyataannya, sebagian warga ada yang berstatus ekonomi cukup mampu dengan penghasilan di atas Rp 500.000 per bulan. Namun, lebih senang ikut berebut mendapatkan bantuan sosial.

Namun, ketika petugas dari dinas terkait atau pendamping hendak memasang label rumah mereka dengan stiker penerima bantuan dari keluarga tidak mampu, sebagian besar menolak dan beramai-ramai keluar sebagai penerima bantuan sosial.

Sementara itu, masyarakat di pantai selatan Cianjur yang berprofesi sebagai nelayan, sebagian besar mengalami kemiskinan dan hingga saat ini belum pernah tersentuh program pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk menunjang perekonomian.

Apalagi, saat ini mereka menghadapi paceklik ikan atau cuaca ekstrem di tengah pandemi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengatakan, kondisi warganya yang rata-rata tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), menjadi penghambat pelaksanaan program untuk menekan angka kemiskinan di Cianjur.

Untuk itu, Pemkab mendirikan sekolah di semua kecamatan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Di samping itu, pengembangan berbagai bidang usaha sudah banyak dijalani dengan membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Cianjur.

Baca juga: Jabar Alami Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR Bantu Bangun Rumah Layak Huni

Warga setidaknya mendapatkan berbagai bantuan dan kemudahan dari pemerintah, mulai dari permodalan hingga pasar yang selama ini hanya bisa dilakukan pelaku usaha yang mengerti atau melek teknologi.

Mengamati masih besarnya kemiskinan di Cianjur, Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan meminta keseriusan Pemkab Cianjur dalam menangani kemiskinan ekstrem yang membuat Cianjur masuk wilayah tertinggi kelima di Jawa Barat, dengan jumlah warga miskin ekstrem mencapai 90.000 jiwa.

"Jangan sampai peribahasa tikus mati di lumbung padi menjadi fenomenal di Cianjur karena berbagai potensi yang dimiliki cukup banyak, terutama di bidang pertanian. Ini harus menjadi fokus Pemkab untuk menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha, jangan hanya sekadar program pengentasan," kata Ganjar, seperti dikutip Antara, Selasa (2/11/2021).

Ketersediaan lahan milik pemerintah di Cianjur yang banyak yang terbengkalai, menurut Ganjar, seharusnya bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun kembali ketahanan pangan atau ladang bagi warga untuk mencari nafkah.

Hal itu perlu ditunjang dengan bantuan pelatihan, pembibitan, hingga permodalan oleh dinas terkait.

"Saat mereka sudah berkarya, setidaknya dapat mengangkat status ekonominya dan mengajak orang lain, layaknya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sukses mengembangkan berbagai bidang usaha, sehingga beralih sebagai penyedia lapangan kerja untuk orang lain," kata Ganjar.

Instruksi Wapres dan respons Pemkab Cianjur

Wapres Ma'ruf Amin telah menginstruksikan lima kabupaten di Provinsi Jabar harus dapat menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem pada akhir tahun atau Desember 2021.

Ma'ruf memberikan dua gambaran penanggulangan, yaitu berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan.

Hal tersebut terucap usai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Wapres menuturkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dituntaskan pada 2024.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir: Kemiskinan Ekstrem Harus Nol pada 2024

Didampingi Wakil Gubernur Jabar Aa Ruzhanul Ulum, Ma'ruf bertemu dengan lima bupati di Jabar dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan.

"Kemiskinan sekarang ini, menurut data BPS, sebanyak 27 juta lebih. Tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan," kata Ma'ruf di hadapan peserta rapat yang terdiri dari Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang.

Kelima daerah tersebut ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021.

Menurut Ma'ruf, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024. Untuk itu, pemerintah sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini.

"Untuk anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini sering kali jadi masalah, yaitu data penerima," kata dia.

Menyikapi keinginan Wapres, Pemkab Cianjur langsung membentuk tim yang terdiri dari lintas dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Cianjur.

Termasuk memberdayakan lembaga yang ada di desa dalam meningkatkan status perekonomian warga dari utara hingga selatan.

Bahkan, Bupati Cianjur Herman Suherman menjadikan 25 desa di lima kecamatan sebagai percontohan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, di mana dinas terkait tengah mempersiapkan sejumlah program, serta melakukan validasi data.

Angka warga miskin di Cianjur berdasarkan DTKS mencapai 300.000 jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 90.480 jiwa.

Warga miskin ekstrem tersebut tersebar di 354 desa di 32 kecamatan, sehingga 25 desa dijadikan percontohan penanganan.

Pendidikan hingga lapangan usaha

Tidak hanya membuat desa percontohan penanganan, Pemkab juga menggenjot IPM dengan membentuk PKBM di setiap pondok pesantren yang ada di Cianjur.

Dengan demikian, santri yang mondok tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi sekaligus mendapat pendidikan formal, sebagai modal mereka saat kembali ke masyarakat.

"Keberadaan pondok pesantren harus tetap dijaga dan tidak boleh hilang tergerus perkembangan zaman karena keberadaannya menjadi pusat pembelajaran agama. Namun, ilmu di ponpes harus digabungkan dengan pendidikan formal sebagai tempat membentuk karakter generasi yang ber-akhlakul karimah," kata Herman.

Herman mengatakan, angka rata-rata pendidikan sekolah di Cianjur masih rendah akibat hanya memfokuskan pendidikan agama saat anak masuk ponpes.

Tidak hanya itu, sebagai upaya memberantas kemiskinan ekstrem, Pemkab Cianjur akan mendorong kejar paket A sampai C untuk meningkatkan SDM warga di pelosok.

Berbagai program pengentasan kemiskinan akan dibarengi dengan kegiatan langsung yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk membuka lapangan usaha dan membantu permodalan bagi mereka yang sudah mendapat pelatihan.

Selama ini, banyak ditemukan bahwa mereka yang sudah mendapat pelatihan tidak dapat mengembangkan ilmu yang sudah dapatkan.

Pelaku UMKM di Cianjur mengaku masih mengalami berbagai kesulitan, terutama terkait promosi dan pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Mereka merasa belum memiliki ruang yang cukup untuk pemasaran di tingkat lokal hingga luar negeri karena, setelah memberi pelatihan, pihak dinas atau pemerintah daerah terkesan lepas tangan.

Permasalahan promosi dan pemasaran tersebut juga akan diberi jalan keluar agar mereka yang sudah berusaha dapat bangkit dari kemiskinan ekstrem.