Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Penanganan Kemiskinan di Jateng, Ini Tugasnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membentuk Satgas khusus penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Hal itu menyusul arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kunjungannya ke Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (7/10/2020), untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten yakni, Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.

Baca juga: Pemprov Bengkulu Bentuk Satgas Pengendali Oksigen, Ini Tugasnya

Satgas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno bertugas menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah prioritas tersebut.

"Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).

Ganjar menegaskan, tugas Satgas yang paling penting adalah verifikasi dan validasi data.

Sebab, dari verifikasi dan validasi data pihaknya menemukan data yang masuk kategori miskin ekstrem namun ternyata sudah memiliki beberapa fasilitas yang seharusnya tidak masuk kategori tersebut.

Untuk itu, saat ini tercatat ada 27.000 lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di lima daerah itu.

"Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," tegasnya.

Baca juga: Buntut 69 Deportan Positif Covid-19, Pemprov Kalbar Bentuk Satgas di Perbatasan

Kendati demikian, Ganjar menyebut secara keseluruhan angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang yang berasal dari berbagai daerah.

Untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.

"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," pungkasnya.