Wapres: 5 Kabupaten di Jawa Tengah Jadi Prioritas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak lima kabupaten di Jawa Tengah menjadi prioritas pemerintah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada akhir 2021.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai kunjungan sentra vaksinasi dan rakor tertutup di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).

Dalam kunjungannya, Ma'ruf juga didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin Maimoen beserta empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Mendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Baca juga: Wapres Dorong Pengembangan UMKM untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf menyebut dari seluruh Indonesia, setidaknya ada 212 kabupaten yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024.

Percepatan dilakukan mulai 2021 dengan target sasaran 35 kabupaten di tujuh provinsi.

"Dari pertemuan ini kita harapkan adanya sinkronisasi penanganan baik anggaran dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Ditambah lagi mungkin dari CSR dari juga filantropi termasuk Baznas, kemudian kita bisa selesaikan lima kabupaten di Jawa Tengah," kata Ma'ruf dalam keterangannya saat konferensi pers.

Selain itu, Ma'ruf juga sempat menengok beberapa produk UMKM dari lima kabupaten prioritas.

Baca juga: Wapres Minta Jateng Pastikan Data KPM Terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem

UMKM yang dilihat Ma'ruf yakni produk gula semut dari Kabupaten Banyumas yang telah berhasil merambah pasar internasional.

Ma'ruf juga sempat berdialog dengan UMKM Sarung Goyor dari Kabupaten Pemalang.

Ma'ruf menyampaikan UMKM merupakan salah satu upaya menghilangkan kemiskinan.

"Pemerintah menggunakan dua pendekatan yang pertama dalam perlindungan sosial, bansos, yang kedua melalui pemberdayaan yaitu melalui pengembangan umkm daerah," ujarnya.

Ma'ruf optimistis bahwa Jawa Tengah akan mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten itu pada akhir 2021 nanti.

"Saya lihat beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran kemiskinan banyak produk-produknya yang sudah bagus bahkan sudah diekspor dan potensi ini ingin kita terus kembangkan sehingga proses kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Berdasarkan siaran pers yang diperoleh, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa.

Jumlah tersebut secara khusus berada di lima kabupaten prioritas di tahun 2021 yang tersebar antara lain:

1. Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa

2. Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa

3. Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa

4. Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9.52 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa

5. Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa.

Wapres secara khusus meminta Gubernur Jawa Tengah dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 untuk dapat segera memastikan data dan informasi Kelompok Penerima Manfaat di tiap-tiap kabupaten yang akan menerima tambahan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," ucapnya.

Baca juga: Resep Bugar dan Sehat ala Wapres Maruf Amin di Tengah Kesibukan Kunjungan Kerja

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo siap menjalankan tugas antara lain untuk menyiapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sinkron dengan pusat sehingga bantuan bisa tepat sasaran.

"Saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yangg sudah didapat seperrti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat," kata Ganjar.