Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata Gubernur dan Wagub NTB

MATARAM, KOMPAS.com - Setahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), minta agar pemerintah pusat tetap konsisten dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk publik.

"Dibutuhkan konsistensi dibarengi dengan teknis yang cukup, komunikasi publik yang klir sehingga masyarakat tidak mispersepsi, tidak miskomunikasi," kata Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (22/10/2020).

Kritiknya untuk 1 tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin, khususnya dalam penanganan Covid-19, karena ini terkait dengan persepsi masyarakat.

Dia berharap, pemerintah tidak buru-buru mengubah sebuah kebijakan.

Baca juga: Bedah UU Cipta Kerja, Gubernur NTB Kumpulkan Seluruh Elemen Masyarakat

"Jadi, jangan cepat berubah-ubah, kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan penanganan Covid ini. Harus ada kebijakan yang pasti, yang betul-betul dipikirkan, baru sampai ke bawah (masyarakat), harus lengkap yang sampai di masyarakat, bukan yang belum pasti karena bisa menyebabkan kebingungan dan menimbukan ketidakpercayaan," kata dia.

Meski demikian Rohmi memahami kesulitan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam setahun kepemimpinan mereka, di tengah pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, saat ini bukanlah situasi yang normal, karena kondisinya sulit, artinya yang dijalani selama 1 tahun ini di tengah Covid-19, tidak bisa diukur dengan parameter normal.

Karena, Covid-19 melanda seluruh dunia, sehingga tidak bisa mengukur apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan ukuran tanpa latar belakang masalah Covid-19. Semua pihak harus adil menilai apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Makruf Amin.

Sebagai pimpinan di daerah, Rohmi memahami langkah pemerintah pusat yang selalu ingin segera menyampaikan kebijakan tertentu.

Namun, dia berharap sebaiknya segala sesuatu itu betul-betul dilengkapi dengan hal teknis sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. 

Rohmi mencontohkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja.

"Itu kan sebenarnya maksud pemerintah baik, akan tetapi karena tidak sampai ke bawah (masyarakat) informasinya, tiba-tiba sudah diketok, itu saja sih, mungkin lebih pada kebijakan itu well prepare (disiapkan dengan baik) sehingga masyarakat siap betul menerima informasi, baru informasi itu keluar atau beredar," kata Rohmi.

Secara keseluruhan, kakak kandung mantan Gubernur NTB, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menilai, apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat saat ini, sudah di jalan yang tepat.

Artinya, fokus di tahun 2020 ini, pada penanganan Covid-19, lebih pada penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi.