Gara-gara Korupsi Dana Hibah, 4.042 Ponpes di Banten Batal Terima Bantuan Rp 40 Juta

SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten membatalkan penyaluran bantuan dana hibah untuk 4.042 Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp161 miliar tahun 2021.

Adapun pembatalan tersebut disebabkan adanya temuan korupsi dana hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 yang diungkap Kejati Banten dan belum siapnya data penerima hibah.

Baca juga: Kejati Banten Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes ke PN Serang

"Kita nunggu clearance dari Kejaksaan, pendataan belum selesai. Data (harus) betul-betul, jangan sampai kita salah," kata Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan usai menghadiri rapat Paripurna di gedung DPRD, Kamis (2/9/2021).

Wahidin menjanjikan, jika persoalan hukum sudah selesai, pada tahun 2022 akan kembali dianggarkan dengan lebih teliti dipendataan dan verifikasi.

Baca juga: Dituduh Terlibat Korupsi Dana Hibah Ponpes, Ini Respons Gubernur Banten

"Ya tetap tahun depan (dianggarkan). Tapi, betul clear. Masih kita siapkan, tahun depan masih (dianggarkan)," ujar Wahidin.

Rencananya, pada tahun 2021 ini per Ponpes akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 40 juta. Bantuan itu untuk meningkatkan kualitas terbaik dalam pembelajarannya di Ponpes.

Baca juga: Kronologi Terungkapnya Korupsi Dana Hibah Rp 5,2 Miliar di Kabupaten Tasikmalaya

Anggaran untuk Ponpes dialihkan kepada program prioritas lainnya di Provinsi Banten.

"Anggaran kita geser ke pembangunan yang lain," kata Wahidin.

Baca juga: Ulama Banten Dukung Kejati Usut Aktor Intelektual Korupsi Dana Hibah Ponpes

Ada 716 Ponpes bermasalah

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Gunawa Rusminto pun membenarkan pembatalan penyaluran bantuan Ponpes tahun ini.

"Iya (dibatalkan)," kata Gunawan dihubungi melalui pesan Whatsapnya.

Sebelumnya, Gunawan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi adminstrasi dari 4.041 ponpes yang diajukan, 716 tidak memenuhi syarat.

"Hibah tahun 2021 ini untuk 4.042 ponpes. Kita semua sudah verifikasi, dari jumlah 4.042 ponpes ada 716 yang bermasalah," ujar Gunawan.