Kisah Bupati Kampar dan Lima Tunggangannya

Pegawai pemda yang ditugaskan ke Jakarta bisa memilih hotel sesuai dengan plafon anggaran yang telah ditentukan. Kepala daerah yang tugas ke Jakarta bisa menggunakan jasa kendaraan sewa. Pola kerja birokrasi di era pandemi telah mengalami disrupsi, dari model konvensional menjadi pola kerja zooming dan nir-pertemuan fisik.

Kasus Covid dan kemiskinan di Kampar

Di saat semua lapisan masyarakat mengalami dampak wabah yang berkepanjangan, maka prinsip penghematan dan penggunaan keuangan daerah yang akuntabelharus digaungkan dan diterapkan sesegera mungkin.

Di Kabupaten Kampar, di tengah obral dan penyian-nyian aset daerah, hingga 1 September 2021 masih ada 105 warga yang terpapar Covid dirawat di rumah sakit;  298 isolasi mandiri; 349 meninggal (Corona.kamparkab.go.id).

Bicara tentang kemiskinan di Kabupaten Kampar, penelitian yang dilakukan Lapeti Sari dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal di September 2021 membentangkan temuan hasil penelitian yang mencengangkan.

Lumbung kemiskinan di Kabupaten Kampar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pedesaan. Penduduk yang sangat miskin mencapai 73 persen dan penduduk miskin 71,6 persen. Mereka berusaha di bidang pertanian dan perkebunan.

Kemiskinan di Kabupaten Kampar disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kepemilikan lahan, dan banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset.

Belum lagi terbatasnya lapangan kerja alternatif, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat menyebabkan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019 menyebutkan, dari populasi 854.441 jiwa masih ada 66.810 penduduk Kabupaten Kampar berkategori miskin.

Dengan angka ini, Kampar menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Rokan Hulu sebagai kontributor kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Rokan Hulu sendiri masih memiliki 77.210 warga miskin.

Kabupaten Kampar yang memiliki julukan Bumi Sarimadu beribukota di Bangkinang yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah-nya Provinsi Riau.

Semoga pemanfaatan dan penggunaan APBD Kabupaten Kampar bisa memberikan “sarimadu” bagi rakyatnya. Bukan sarimadu untuk “bancakan” para pejabat daerahnya.

Ada baiknya Bupati Kampar dan para pejabatnya yang menguasai aset milik daerah menyimak taklimat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang diucapkan beberapa hari sebelum dicokok operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

“Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Salah satu hal dan tanggung jawab yang sering terlena bahkan terlupa yaitu menjaga moral, akhlak dan etika.

Akhlak dan etika itu hal utama dan harus dijaga untuk menjaga marwah diri dan Pemerintah Daerah.

Akhlak dijaga bukan hanya sebatas pada pimpinan saja, tetapi akhlak harus dijaga untuk merangkul ekternal dan internal yang membantu kinerjanya.

Pemimpin yang dirindukan ialah pemimpin yang tidak terkesan arogan, yakni mau mendengar saran maupun pendapat dari bawahannya. Semua harus diubah perilakunya dari pemimpin saat ini.

Etika dan akhlak pada eksternal pun harus diubah. Karena di lingkup ekternal secara langsung maupun tidak langsung akan men-support kinerjanya.” (Kompas.com, 1 September 2021).

Baca juga: Pesan Bupati Probolinggo pada ASN Sebelum Terjaring OTT KPK: Menjadi Pemimpin Tidak Mudah