Kericuhan di Keraton Kasepuhan Cirebon Berujung Aksi Lempar Batu

CIREBON, KOMPAS.com – Prosesi pelantikan pengurus Keraton Kasepuhan Cirebon versi Sultan Aloeda II Rahadjo Djali diwarnai kericuhan pada Rabu (25/8/2021) pagi.

Pihak Sultan Sepuh ke-XV PRA Luqman Zulkaidin (putra almarhum Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat) berusaha membubarkan prosesi pelantikan, karena dinilai ilegal dan tidak berizin.

Kericuhan berlangsung saat Sultan Aloeda II Rahadjo Djali sedang membacakan lembaran sumpah di hadapan kepengurusan baru di Bangsal Jinem, sekitar pukul 07.30 WIB.

Baca juga: Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon

Tiba-tiba, sejumlah orang dari pihak Sultan Sepuh XV PRA Lukman Zulkaidin datang.

Ratu Alexandra Wuryaningrat, bibi Sultan Sepuh PRA Luqman Zulkaedin, mengaku kaget dengan pelantikan tersebut.

Sebagai Kepala Badan Pengurus Keraton Kasepuhan (BPKK), dirinya mengaku tidak pernah mendapatkan permohonan surat izin kegiatan oleh pihak mana pun.

Dalam kericuhan tersebut, kedua belah pihak yang saling berseteru tampak saling klaim kebenaran.

Keduanya mengaku paling benar sebagai keturunan para pendahulu.

Baca juga: Keunikan Rumah Kasepuhan, Cirebon

Adu mulut antar kedua belah pihak juga terjadi berulang kali.

Setelah beberapa menit, kedua belah pihak saling menghindar, sehingga kericuhan pun dapat diredam.

Sultan Aloeda II Rahadjo Djali menjelaskan, kegiatan pada Rabu pagi ini adalah pelantikan sejumlah perangkat atau kepengurusan yang akan membantu kerja-kerja Sultan Aloeda II.

Prosesi ini menjadi tanda resminya kepemimpinan Sultan Aloeda II, serta kepengurusannya akan berkerja dan memperbaiki Keraton Kasepuhan.

“Apa yang kami lakukan tadi pagi ini adalah rangkaian dari Jumenengan Sultan Sepuh Aloeda II. Ini harus kami lakukan segera, agar kami bisa segera bekerja memperbaiki Keraton Kasepuhan. Ini resmi, kami mulai kerja,” kata Rahadjo kepada Kompas.com di Keraton Kasepuhan.

Baca juga: Sempat Ada Pro dan Kontra, PRA Luqman Zulkaedin Resmi Jadi Sultan Kasepuhan Cirebon

Rahadjo menganggap biasa kepada pihak yang menyebutkan prosesi pelantikan pengurus ini ilegal.

Dia meminta pihak yang tidak terima agar dapat menyelesaikan persoalan di persidangan.

Rahadjo meyakini telah mengantongi seluruh bukti-bukti bahwa kepemimpinan dirinya sah dan kepengurusannya legal.

“Silakan saja mereka mengatakan seperti itu. Kalau tidak puas, mari kita lakukan penyelesaian secara intelektual. Kita selesaikan secara hukum. Kami sangat siap menempuh jalur hukum,” kata Rahadjo.