Wali Kota Probolinggo Sayangkan Kunker DPRD, Ini Alasan Tiga Ketua Komisi

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Di saat Kota Probolinggo memberlakukan PPKM level 4, tiga Komisi DPRD Kota Probolinggo melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Wali Kota Probolinggo Hadi Habib Zainal Abidin menyayangkan kunker tersebut. Tapi, tiga ketua komisi DPRD memaparkan sejumlah alasan.

Hadi menyayangkan kunker tersebut kàrena saat ini sedang berjibaku menghadapi pandemi Covid-19.

"Kami melihat situasi PPKM ini. Ya saya sayangkan. Tapi, bukan wewenang saya melarang giat kunker dewan. Lebih baik minta statemen dewan saja," kata Hadi, yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Tangani Dampak PPKM Darurat, Wali Kota Minta Refocusing Anggaran Perjalan Dinas DPRD Probolinggo

Ketua Komisi I Moh Jalal mengatakan, pihaknya kunker ke Kabupaten Jombang terkait penanganan Covid-19.

"Saat ini, untuk menangani permasalah Covid-19 di Kota Probolinggo membutuhkan banyak referensi, oleh sebabnya kami melakukan kunker tersebut," ujar Jalal melalui sambungan telepon.

Menurut Jalal, Komisi I melakukan kunker sesuai peraturan yang ada. Dirinya bersama lima anggota Komisi I diswab terlebih dahulu sebelum berangkat.

“Pihak sana (Jombang) meminta dewan yang akan melakukan kunker untuk diswab terlebih dahulu. Ada juga yang diminta bukti sudah mengikuti vaksinasi. Kami dua hari di sana," terang Jalal.

Jalal menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sumber referensi refocusing anggaran untuk Covid-19.

"Jadi itu bisa diterapkan di sini bagaimana cara me-refocusing anggaran dan juga pengunaannya. Kami juga perlu me-refocusing anggaran untuk masyarakat," ujar Jalal.

Sementara itu, Ketua Komisi II Sibro Malisi menuturkan, kegiatan Komisi II DPRD Kota Probolinggo ke Kabupaten Jombang dilakukan dalam rangka pendalaman penanganan Covid-19 dan realisasi jaring pengaman sosial.

Kabupaten Jombang dipilih karena tren kasus Covid-19 di daerah itu menurun, dan refocusing yang dilakukan pemerintah setempat tidak mengganggu pos anggaran yang lain.