Wali Kota Probolinggo Sayangkan Kunker DPRD, Ini Alasan Tiga Ketua Komisi

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Di saat Kota Probolinggo memberlakukan PPKM level 4, tiga Komisi DPRD Kota Probolinggo melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Wali Kota Probolinggo Hadi Habib Zainal Abidin menyayangkan kunker tersebut. Tapi, tiga ketua komisi DPRD memaparkan sejumlah alasan.

Hadi menyayangkan kunker tersebut kàrena saat ini sedang berjibaku menghadapi pandemi Covid-19.

"Kami melihat situasi PPKM ini. Ya saya sayangkan. Tapi, bukan wewenang saya melarang giat kunker dewan. Lebih baik minta statemen dewan saja," kata Hadi, yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Tangani Dampak PPKM Darurat, Wali Kota Minta Refocusing Anggaran Perjalan Dinas DPRD Probolinggo

Ketua Komisi I Moh Jalal mengatakan, pihaknya kunker ke Kabupaten Jombang terkait penanganan Covid-19.

"Saat ini, untuk menangani permasalah Covid-19 di Kota Probolinggo membutuhkan banyak referensi, oleh sebabnya kami melakukan kunker tersebut," ujar Jalal melalui sambungan telepon.

Menurut Jalal, Komisi I melakukan kunker sesuai peraturan yang ada. Dirinya bersama lima anggota Komisi I diswab terlebih dahulu sebelum berangkat.

“Pihak sana (Jombang) meminta dewan yang akan melakukan kunker untuk diswab terlebih dahulu. Ada juga yang diminta bukti sudah mengikuti vaksinasi. Kami dua hari di sana," terang Jalal.

Jalal menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sumber referensi refocusing anggaran untuk Covid-19.

"Jadi itu bisa diterapkan di sini bagaimana cara me-refocusing anggaran dan juga pengunaannya. Kami juga perlu me-refocusing anggaran untuk masyarakat," ujar Jalal.

Sementara itu, Ketua Komisi II Sibro Malisi menuturkan, kegiatan Komisi II DPRD Kota Probolinggo ke Kabupaten Jombang dilakukan dalam rangka pendalaman penanganan Covid-19 dan realisasi jaring pengaman sosial.

Kabupaten Jombang dipilih karena tren kasus Covid-19 di daerah itu menurun, dan refocusing yang dilakukan pemerintah setempat tidak mengganggu pos anggaran yang lain.

"Kami melihat Pemkot Probolinggo gagal dalam merencanakan anggaran. Salah satu indikatornya, menjadi catatan gubernur pada Review LKPJ Wali Kota 2020 yang baru turun kemarin menyebutkan Pemkot gagal dalam merencanakan anggaran," kata Sibro.

Menurut Sibro, di Kabupaten Jombang silpa anggaran tahun 2020 tidak lebih dari Rp 50 miliar dengan pagu anggaran Rp 2 triliun. Sementara Kota Probolinggo yang hanya Rp 1 triliun, Silpanya Rp 230 miliar.

"Ini yang menjadi alasan mengapa kami harus ke Kabupaten Jombang," ujar Sibro.

Sibro menguraikan, kegagalan pada tahun 2020 ini tidak boleh terulang lagi. Apalagi, Pemkot kali ini, tengah fokus refocusing anggaran.

"Sebenarnya kondisi PPKM ini dilema, jika bukan karena tanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat, maka kami lebih memilih di rumah. Karena risiko ini terlalu besar. Tapi sejak awal, semoga kami tidak terpapar corona, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan prosedur prokes," tukas Sibro.

Komisi II berangkat kunker ke Jombang Rabu (4/8/2021) malam hingga Kamis (5/8/2021).

Adapun Ketua Komisi III Agus Riyanto menyebut, pihaknya melakukan kunker ke Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Kami sudah merencanakan kunker itu sejak 2 minggu yang lalu. Saat itu PPKM ditetapkan sampai tanggal 2 Agustus, jadi kami berangkat pada hari itu dan tanggal 3 Agustus Kunker dilaksanakan. Ternyata, PPKM Darurat Level 4 ini masih diperpanjang," terang Agus.

Agus menegaskan, kunker itu dilakukan untuk penanganan Covid-19. Pihaknya berangkat bersama tujuh anggota lainnya disertai 2 pendamping.

Baca juga: Ditolak 3 Rumah Sakit, Pasien Batuk dan Demam Ini Meninggal di Jalan

Pihaknya berangkat tanpa swab karena 2 kabupaten itu tidak memintanya.

Agus menyebut, di Kota Probolinggo, kebanyakan warga yang isoman mendapatkan perhatian dari partai, donatur dan perorangan.

Sedangkan di dua kabupaten itu, warga yang isoman mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Pemda dan DPRD di Sragen dan Karanganyar bersanding bersama untuk membantu masyarakat yang melakukan isoman. Harapannya, hal serupa juga bisa diterapkan di kota kita sendiri, Kota Probolinggo," ujar Agus.

Ketua DPRD Abdul Mujib belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi melalui panggilan telepon dan pesan singkat, Mujib tidak menjawab.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin meminta anggaran perjalan dinas (perdin) DPRD Kota Probolinggo di-refocusing sebesar Rp 3,8 miliar.

Saat ini, anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Probolinggo sekitar Rp 5,6 miliar.