Ini Upaya Eri Cahyadi Tangani Covid-19 Klaster Keluarga di Perkampungan Padat Penduduk Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Edison Isir dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat terbatas, Senin (28/6/2021).

Hal itu dilakukan setelah ditemukan terdapat klaster keluarga di sejumlah perkampungan padat penduduk di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang wali kota ini untuk merumuskan pola penanganan kasus Covid-19 di lingkup perkampungan padat penduduk.

Dalam kesempatan itu, Eri Cahyadi menginstruksikan Kepala OPD, camat, dan lurah agar terus intens menyampaikan kepada warga tentang pentingnya potokol kesehatan (prokes).

Salah satu pola agar memasifkan upaya ini adalah dengan menyiapkan mobil keliling ke kampung-kampung untuk menyerukan kepada warga supaya disiplin menerapkan prokes dan melaksanakan 5M.

Baca juga: Sambil Bawa Keranda, Mahasiswa Mataram Tolak Kedatangan Pimpinan KPK

"Mobil-mobil itu jangan sampai berhenti, harus terus berkeliling menyerukan prokes ke masyarakat, agar mereka selalu ingat," kata Eri, di Surabaya, Senin.

Tidak hanya itu, Eri juga ingin setiap rumah ibadah, terutama masjid dan mushala agar berperan serta membantu mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prokes melalui pengeras suara yang tersedia.

"Kami minta untuk setiap pengurus masjid mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prokes sebelum dan sesudah shalat," ujar dia.

Eri juga ingin agar setiap kampung dilakukan penyemprotan disinfektan minimal satu kali sehari.

Apabila di satu kampung terdapat kasus positif, maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan selama tiga hari berturut-turut.

Adapun untuk memasifkan upaya preventif, pihaknya bakal mengerahkan mobil pemadam kebakaran di wilayah perkampungan.

"Kami kerahkan semua mobil penyemprot disinfektan yang kami punya," ujar Eri.

Di sisi lain, Eri menyebut, Pemkot Surabaya bakal menerapkan pembatasan mobilitas ketika di satu wilayah terdapat minimal dua kasus positif Covid-19.