Kompas.com - 19/06/2021, 09:46 WIB

KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan komitmennya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Hendrar Prihadi akan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program pemberantasan korupsi yang langsung disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun program Pemkot Semarang yang disupervisi KPK meliputi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perijinan, auditing, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, serta manajemen aset daerah.

Dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Balaikota, Hendrar mengatakan bahwa saat ini masyarakat semakin cerdas untuk bisa melihat dan memonitor anggaran pembangunan belanja daerah.

Oleh karena itu, Pemkot Semarang harus menggunakan anggaran semaksimal mungkin tanpa adanya kasus korupsi.

“Kami berada di wilayah yang transparan seperti aquarium karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh ASN dapat dilihat oleh masyarakat. Saya menghimbau kepada kepada kawan-kawan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berani menjalankan program, tetapi jangan melanggar aturan,” ujar Hendrar yang akrab disapa Hendi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Hendi melanjutkan, pihaknya sepakat bila upaya pencegahan atau preventif, jauh lebih baik dari pada penindakan atau pemberantasan ketika negara telah mengalami kerugian. Karenanya, Pemkot Semarang berkomitmen membuat sejumlah aturan atau sistem yang membatasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemkot Semarang, lanjut Hendi, senantiasa berupaya membangun sistem mulai dari perencanaan, pelaporan hingga evaluasi. Hal ini diwujudkan dengan menyelenggarakan rapat evaluasi bernama Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra).

“Melalui Tepra, kami duduk bersama OPD untuk membahas berbagai aduan kota Semarang serta mencari solusi,” kata Hendi.

Menurut laporan KPK, Kota Semarang berada di peringkat 13 secara nasional dan peringkat 2 di Jawa Tengah dalam capaian Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 pada aplikasi Monitoring Center of Preventio (MCP) KPK.

Pemkot Semarang telah mencapai indeks 91,39 untuk progres rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah).

Adapun rincian indeks tersebut yakni progres area perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 98,7 persen, area pengadaan barang dan jasa 91,9 persen, area pelayanan terpadu satu pintu 93,5 persen, area kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 95,2 persen, area manajemen ASN 96,4 persen, area optimalisasi pendapatan daerah 78,8 persen, serta area manajemen daerah 80,8 persen.

Aras pencapaian indeks tersebut, lanjut Hendi, Pemkot Semarang senantiasa melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia mendorong inspektorat membentuk Sekretariat Rencana perubahan dan aksi Korsupgah untuk mengingatkan dan berkoordinasi dengan OPD pengampu aksi Korsupgah.

“Tujuannya, supaya program dan kegiatan yang memiliki potensi korupsi atau kerugian negara dapat diminimalkan,” tutur Hendi.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama memberikan apresiasi kepada Pemkot Semarang atas keseriusan pencegahan aksi dan pemberantasan korupsi. Pasalnya, nilai MCP yang diperoleh Kota Semarang cukup tinggi

“Saya percaya ini bukan hanya peran Wali Kotanya saja, tapi juga hasil kerja keras dari OPD yang mengemban amanah dengan baik, mulai dari perencanaan, peningkatan pendapatan daerah, dan lain-lain,” tutur Bahtiar.

Bahtiar juga mengapresiasi para pimpinan daerah yang tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup besar sehingga patut berbangga bila para pimpinan yang tidak jerat korupsi.

Bahtiar menambahkan, korupsi tidak akan pernah hilang selama manusia masih memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri, baik dari anggaran yang dimiliki maupun menerima sesuatu di luar hak.

“Ke depannya, saya akan usulkan untuk memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Bahtiar.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Regional
Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Regional
Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Regional
Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Regional
Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Regional
Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Regional
Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Regional
Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Regional
Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Regional
Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Regional
Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Regional
Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Regional
Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Regional
Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.