Pedagang Malioboro "Nuthuk" Harga Pecel Lele karena Sewa Lapak Mahal, Wawali Yogyakarta: Kita Hanya Tarik Retribusi dan Pajak

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yogyakarta membantah adanya praktik sewa-menyewa lapak dengan harga tinggi di kawasan Malioboro.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan sudah ada yang melakukan penataan dan pengaturan lapak-lapak di Malioboro. Pemkot Yogyakarta hanya menarik retribusi dan pajak.

"Kalau itu (sewa lapak) jelas tidak mungkin. Dan tidak ada kaitannya dengan harga nuthuk (tidak wajar). Kawasan Malioboro itu kawasan wisata yang penataan dan pengaturannya sudah ada, kita hanya menarik retribusi dan pajak," ujar Heroe saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Video Viral Wisatawan Bayar Rp 37.000 untuk Seporsi Pecel Lele, Pedagang Malioboro: Jangan Ngomongnya di Medsos

Ia menegaskan, Pemkot Yogyakarta hanya menarik retribusi dan pajak.

Selain itu, kata Heroe, Pemkot Yogyakarta juga melakukan penataan terhadap PKL dan lesehan.

"Penempatannya kita yang atur, tapi tidak menarik sewa sama sekali. Jadi tidak ada yang bisa menguasai lahan secara permanen kecuali pemilik lahan, dan yang sudah diatur oleh Pemkot," urainya.

Heroe menegaskan, jika faktanya terjadi praktik sewa-menyewa lapak di Malioboro, hal itu tidak dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta.

"Kalau itu terjadi maka yang menyewa itu yang rugi, karena bisa saja besok sudah dipindahkan dalam penataan di Malioboro," pungkasnya.

Baca juga: Ramai soal Sewa Lapak Malioboro Capai Rp 50 Juta Per Tahun, Ini Kata Pedagang

Sebelumnya, warganet menduga harga sewa lapak di kawasan Malioboro yang mahal menyebabkan para pedagang mematok harga yang tidak wajar kepada wisatawan.

Seperti cuitan akun Twitter @Okihita yang menyebut sewa lapak di Malioboro per tahunnya mencapai Rp 50 juta, dengan luas sewa 4 meter x 30 cm x 30 cm.

Selain itu, pedagang juga sering berganti setiap bulannya karena terjadi pergantian pemilik.

Namun, hal itu dibantah oleh Ketua Lesehan Malam Malioboro Sukidi.

Menurut dia, lapak pedagang di Malioboro hingga sekarang tidak terjadi pergantian hak milik.

"Menurut saya sebagai ketua paguyuban, sekarang bicara riilnya saja masalah keanggotaan, perizinan, tidak bisa meninggalkan paguyuban. Selama ini saya ketua paguyuban, selama memberikan rekomendasi bagi siapa yang akan memperpanjang izin orangnya itu-itu saja tidak ada yang baru enggak ada yang berubah," kata dia saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).

Sukidi mengatakan, hingga sekarang tidak ada lapak kosong di sekitar Malioboro yang disewakan.

Sebab, pedagang yang melakukan perpanjangan izin hingga generasi kedua.

"Saat ini tidak ada sewa-menyewa, karena saya lihat sampai keturunan kedua," imbuhnya.