Minta Label Teroris KKB Dikaji Ulang, Gubernur Papua Sarankan Aparat Lakukan Pemetaan Matang agar Tak Salah Tembak

Kompas.com - 02/05/2021, 05:20 WIB
Ilustrasi PBB Alexandros Michailidis / Shutterstock.comIlustrasi PBB

 

Berkonsultasi dengan PBB

Gubernur pun tak ingin pelabelan teroris pada KKB berimbas munculnya stigma baru bagi masyarakat Papua.

Untuk itu, Gubernur Papua meminta pemerintah pusat duduk bersama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membahas hal itu.

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Kembali Pemberian Label Teroris terhadap KKB di Papua

Keluarkan tujuh poin pernyataan

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhumkam) Mahfud MD mengatakan, pelabelan itu didasarkan pada masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teoris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Menyusul pelabelan tersebut, pemerintah daerah Papua mengeluarkan tujuh poin pernyataan gubernur.

Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru.

(KOMPAS.com/Dhias Suwandi)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Mertua Tikam Menantunya di Pasar, Diduga Dendam, Diburu Polisi

Fakta Mertua Tikam Menantunya di Pasar, Diduga Dendam, Diburu Polisi

Regional
3 Tempat Isolasi Gratis untuk Pasien Covid-19 di Makassar, Fasilitas Lengkap dan Diawasi Nakes

3 Tempat Isolasi Gratis untuk Pasien Covid-19 di Makassar, Fasilitas Lengkap dan Diawasi Nakes

Regional
Tingkat Kematian dan BOR Tinggi, Status Kedaruratan PPKM Kabupaten Blitar Naik ke Level 4

Tingkat Kematian dan BOR Tinggi, Status Kedaruratan PPKM Kabupaten Blitar Naik ke Level 4

Regional
Cekoki Miras ke Adiknya yang Masih 2 Tahun, Pria Ini Diperiksa Polisi

Cekoki Miras ke Adiknya yang Masih 2 Tahun, Pria Ini Diperiksa Polisi

Regional
Ini 2 Langkah Sultan HB X Atasi Pandemi Covid-19 di Yogya...

Ini 2 Langkah Sultan HB X Atasi Pandemi Covid-19 di Yogya...

Regional
Sidak di Pasar Saat PPKM Level 4, Bupati Sumba Timur: Banyak yang Pakai Masker tapi Ditarik ke Dagu

Sidak di Pasar Saat PPKM Level 4, Bupati Sumba Timur: Banyak yang Pakai Masker tapi Ditarik ke Dagu

Regional
Soal Jenazah Diletakkan di Pinggir Jalan, Ambulans Bermasalah, Roda Kereta Pengusung Rusak

Soal Jenazah Diletakkan di Pinggir Jalan, Ambulans Bermasalah, Roda Kereta Pengusung Rusak

Regional
Banner Promonya Beli 1 Gratis 1 Kecuali Presiden Jadi Viral, Pemilik Kedai: Saya Minta Maaf

Banner Promonya Beli 1 Gratis 1 Kecuali Presiden Jadi Viral, Pemilik Kedai: Saya Minta Maaf

Regional
4 Warga NTT Positif Covid-19 Varian Inggris

4 Warga NTT Positif Covid-19 Varian Inggris

Regional
Apa yang Harus Dilakukan Warga Kediri jika Ada Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman?

Apa yang Harus Dilakukan Warga Kediri jika Ada Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman?

Regional
Setelah Puluhan Tahun, Tukang Becak Ini Akhirnya Dapat Bantuan Pemerintah, Ini Kata RT dan Lurah

Setelah Puluhan Tahun, Tukang Becak Ini Akhirnya Dapat Bantuan Pemerintah, Ini Kata RT dan Lurah

Regional
Datang ke Sikka, Kapolda NTT Ingatkan Anggota Humanis Selama PPKM Level 4

Datang ke Sikka, Kapolda NTT Ingatkan Anggota Humanis Selama PPKM Level 4

Regional
Bus Pariwisata di Banyumas Konvoi Keliling Kota, Kibarkan Bendera Putih

Bus Pariwisata di Banyumas Konvoi Keliling Kota, Kibarkan Bendera Putih

Regional
Keliling Bawa Nasi Bungkus, Prajurit TNI Sasar Warga Terdampak PPKM di Pekanbaru

Keliling Bawa Nasi Bungkus, Prajurit TNI Sasar Warga Terdampak PPKM di Pekanbaru

Regional
Cerita Brelyantika Indra, Duta Wisata Jepara Penerima Beasiswa S2 di 4 Negara Eropa

Cerita Brelyantika Indra, Duta Wisata Jepara Penerima Beasiswa S2 di 4 Negara Eropa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X