Minta Label Teroris KKB Dikaji Ulang, Gubernur Papua Sarankan Aparat Lakukan Pemetaan Matang agar Tak Salah Tembak

Kompas.com - 02/05/2021, 05:20 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIGubernur Papua Lukas Enembe

KOMPAS.com- Pemerintah pusat menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan tersebut karena khawatir akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat Papua.

Baca juga: Gubernur Papua soal Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris, Sebut Dampak Psikososial hingga Konsultasi PBB

Minta lakukan pemetaan

Prajurit TNI tengah berkonsentrasi saat melakukan pengintaian di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua.Dokumentasi TNI Prajurit TNI tengah berkonsentrasi saat melakukan pengintaian di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua.
Lukas meminta kepolisian dan TNI mematangkan pemetaan terlebih dahulu, termasuk mengenali wajah dan ciri khusus para pelaku.

"Mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut," ujar Lukas dalam poin pernyataan gubernur yang dia keluarkan.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar penanganan KKB menjadi tepat sasaran.

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," kata Lukas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Lurah Diduga Lakukan Pungli Zakat Belasan Juta, Gibran Minta Maaf: Jika Terbukti Salah Saya Copot

 

Ilustrasi PBBAlexandros Michailidis / Shutterstock.com Ilustrasi PBB
Berkonsultasi dengan PBB

Gubernur pun tak ingin pelabelan teroris pada KKB berimbas munculnya stigma baru bagi masyarakat Papua.

Untuk itu, Gubernur Papua meminta pemerintah pusat duduk bersama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk membahas hal itu.

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata ujar Lukas, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Kembali Pemberian Label Teroris terhadap KKB di Papua

Keluarkan tujuh poin pernyataan

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhumkam) Mahfud MD mengatakan, pelabelan itu didasarkan pada masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB.

"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teoris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Menyusul pelabelan tersebut, pemerintah daerah Papua mengeluarkan tujuh poin pernyataan gubernur.

Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru.

(KOMPAS.com/Dhias Suwandi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penemuan Jasad Kakek, Nenek dan Cucu di Sintang, Berawal dari Warga Cari Ikan

Kronologi Penemuan Jasad Kakek, Nenek dan Cucu di Sintang, Berawal dari Warga Cari Ikan

Regional
Terbaring Merintih di Sebuah Gang, Tunawisma Ini Ternyata Positif Covid-19

Terbaring Merintih di Sebuah Gang, Tunawisma Ini Ternyata Positif Covid-19

Regional
LPA NTT Kecam Kekerasan yang Dilakukan Oknum TNI kepada 2 Pelajar di Timor Tengah Utara

LPA NTT Kecam Kekerasan yang Dilakukan Oknum TNI kepada 2 Pelajar di Timor Tengah Utara

Regional
Wonogiri Mampu Lakukan Vaksinasi 8000 Orang Per Hari, Bupati Jekek: Kami Bergantung Pasokan Vaksin

Wonogiri Mampu Lakukan Vaksinasi 8000 Orang Per Hari, Bupati Jekek: Kami Bergantung Pasokan Vaksin

Regional
Angka Positif Covid-19 Masih Tinggi di Kota Padang, Ini Penyebabnya

Angka Positif Covid-19 Masih Tinggi di Kota Padang, Ini Penyebabnya

Regional
BOR Turun, RS di Solo Dilarang Alihkan Tempat Tidur Pasien Covid-19 untuk Pasien Umum

BOR Turun, RS di Solo Dilarang Alihkan Tempat Tidur Pasien Covid-19 untuk Pasien Umum

Regional
Kabupaten Simalungan Masih Menunggu Kedatangan Vaksin dari Pemprov Sumut

Kabupaten Simalungan Masih Menunggu Kedatangan Vaksin dari Pemprov Sumut

Regional
Dugaan Pungli Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Semarang Sampai Rp 16 Juta, Relawan: Tega Sekali

Dugaan Pungli Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Semarang Sampai Rp 16 Juta, Relawan: Tega Sekali

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 5 Agustus 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 5 Agustus 2021

Regional
Honor Bupati Lembata Rp 400 Juta Sebulan, Plh Bupati Thomas Menolak dan Ingatkan Pentingnya Pengabdian

Honor Bupati Lembata Rp 400 Juta Sebulan, Plh Bupati Thomas Menolak dan Ingatkan Pentingnya Pengabdian

Regional
Kapolda Sumsel Diperiksa Mabes Polri gara-gara Janji Bantuan Rp 2 Triliun Akidi Tio, Kabid Humas: 'No Comment...'

Kapolda Sumsel Diperiksa Mabes Polri gara-gara Janji Bantuan Rp 2 Triliun Akidi Tio, Kabid Humas: "No Comment..."

Regional
Tak Diperhatikan Saat Isoman di Rumah, Buruh di Brebes Tuntut Tempat Isolasi Terpusat

Tak Diperhatikan Saat Isoman di Rumah, Buruh di Brebes Tuntut Tempat Isolasi Terpusat

Regional
Mangkir Penyidikan Korupsi Rp 5,8 M, Eks Bupati Kuantan Singingi Ditahan agar Tak Lari

Mangkir Penyidikan Korupsi Rp 5,8 M, Eks Bupati Kuantan Singingi Ditahan agar Tak Lari

Regional
Tak Bawa Dokumen Legal, 9 WNA Pakistan Dicegat Saat akan Masuk Batam

Tak Bawa Dokumen Legal, 9 WNA Pakistan Dicegat Saat akan Masuk Batam

Regional
Istri yang Siram Minyak Panas ke Suami Jadi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Istri yang Siram Minyak Panas ke Suami Jadi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X