Tangsel Satu-satunya Zona Merah di Jawa, Gubernur Banten: Itu Kesalahan Data

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim membeberkan penyebab Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali masuk zona merah penyebaran Covid-19 atau wilayah dengan risiko penularan tinggi.

Dikatakan Wahidin, penyebab Tangsel menjadi satu-satunya daerah di Pulau Jawa zona merah dikarenakan terjadinya keterlambatan menginput data kasus terkonfirmasi positif ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Zona merah di Banten itu tinggal Kota Tangerang Selatan. Ini berkaitan erat dengan lebih banyak persoalan administrasinya," kata Wahidin kepada wartawan di rumah dinasnya, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Tangsel Zona Merah Covid-19, Dinkes Sebut Pusat Terlambat Input Data Daerah

Tangsel seharusnya zona kuning atau oranye

Dijelaskan Wahidin, laporan yang seharusnya diinput per hari tidak dilakukan. Sehingga data kasus terakumulasi dari hari-hari sebelumnya.

Jadi, saat dilaporkan jumlah kasusnya seakan-akan melonjak. Bahkan, pada Minggu 4 April 2021 jumlah kasus perhari sebanyak 3.501 orang.

"Laporan hari ini baru diakomodir dua hari yang akan datang, jadi ada tumpukan informasi (data)," ujar Wahidin.

Agar tidak terulang, Wahidin sudah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Banten untuk melakukan perbaikan manajemen pelaporan data.

"Jadi sekarang dicoba sinkronisasi, dan sekarang bisa kita katakan (Tangsel) seharusnya sudah zona kuning atau zona oranye," tandasnya.

Baca juga: Mudik Dilarang tetapi Tempat Wisata Dibuka, Gubernur Banten Bingung

Dinkes Banten minta Pemkot Tangsel perbaiki data

Kepala Dinas Kesehatan Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengaku sudah meminta kepada pemerintah Kabupaten/kota, termasuk Kota Tangsel untuk memperbaiki tata kelola data.

"Ini kaitannya dengan administarsi yang masih lambat, karena ini akan membentuk fenomena gunung es karena kita Pemprov sering kali mengingatkan ketika keterlambatan data di Tangsel," kata Ati.

Dijelaskan Ati, saat ini Pemerintah Pusat sudah melakukan sinkrosiasi data kasus dengan pemerintaah daerah melalui sistem All record.

"Terjadi selisih data antara pusat dan daerah. Tak hanya di Banten, provinsi lainnya juga terjadi, dan sekarang data sudah sama," ujar Ati.