Bupati Blora soal Larangan Mudik Lebaran: Kita Ikut Kebijakan Pusat

Kompas.com - 08/04/2021, 15:09 WIB
Bupati Blora, Arief Rohman saat berbincang dengan wartawan di Jepon, Blora, Selasa (30/3/2021) KOMPAS.com/ARIA RUSTA YULI PRADANABupati Blora, Arief Rohman saat berbincang dengan wartawan di Jepon, Blora, Selasa (30/3/2021)

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang perantau untuk mudik lebaran tahun ini.

Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku sulit untuk memberikan keputusan terkait mudik di daerahnya.

"Ya kita pemerintah ya tetap ikut kebijakan pemerintah pusat, tapi ya dilematis. (Para perantau) sudah dua tahun enggak mudik," ucap Arief Rohman saat ditemui Kompas.com di Kantornya, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Organda Garut Keluhkan Larangan Mudik: Diperketat Saja Jangan Dilarang, Kan Sudah Ada GeNose, Swab Antigen...

Menurutnya, mudik lebaran sudah menjadi tradisi di Indonesia.

Namun, kata dia, kali ini sifatnya tidak berbondong-bondong.

"Dalam prakteknya tetap pulang untuk nyadran, dan itu tidak bergelombang kan, parsial kan," katanya.

Arief merasa kesulitan melarang warganya yang tinggal di perantauan untuk pulang ke kampung halaman.

"Ya kita ya dilematis. Masa iya kita melarang untuk nyadran kan itu tradisi mau menengok orangtuanya,' terangnya.

Baca juga: Sandiaga Sebut Banten Diuntungkan dengan Kebijakan Larangan Mudik

Sebelumnya, Arief Rohman juga berencana mengirim surat ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik.

Menurutnya, hal tersebut perlu untuk dilakukan mengingat banyak warganya yang berkeluh kesah ingin pulang ke kampung halaman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X