Bupati Blora soal Larangan Mudik Lebaran: Kita Ikut Kebijakan Pusat

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melarang perantau untuk mudik lebaran tahun ini.

Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku sulit untuk memberikan keputusan terkait mudik di daerahnya.

"Ya kita pemerintah ya tetap ikut kebijakan pemerintah pusat, tapi ya dilematis. (Para perantau) sudah dua tahun enggak mudik," ucap Arief Rohman saat ditemui Kompas.com di Kantornya, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Organda Garut Keluhkan Larangan Mudik: Diperketat Saja Jangan Dilarang, Kan Sudah Ada GeNose, Swab Antigen...

Menurutnya, mudik lebaran sudah menjadi tradisi di Indonesia.

Namun, kata dia, kali ini sifatnya tidak berbondong-bondong.

"Dalam prakteknya tetap pulang untuk nyadran, dan itu tidak bergelombang kan, parsial kan," katanya.

Arief merasa kesulitan melarang warganya yang tinggal di perantauan untuk pulang ke kampung halaman.

"Ya kita ya dilematis. Masa iya kita melarang untuk nyadran kan itu tradisi mau menengok orangtuanya,' terangnya.

Baca juga: Sandiaga Sebut Banten Diuntungkan dengan Kebijakan Larangan Mudik

Sebelumnya, Arief Rohman juga berencana mengirim surat ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik.

Menurutnya, hal tersebut perlu untuk dilakukan mengingat banyak warganya yang berkeluh kesah ingin pulang ke kampung halaman.