Mengenal Hutan Perempuan, Sepotong Surga di Teluk Youtefa Papua yang Rusak karena Tangan Manusia

KOMPAS.com - Keberadaan Hutan Perempuan di Teluk Youtefa, Papua, menghadapi beragam ancaman.

Mulai dari menyusutnya kawasan hutan akibat pembangungan infrastruktur, hingga sampah yang mencemari biota perikanan dan 'meracuni' warga Kampung Enggros, yang menggantungkan hidupnya pada hutan mangrove tersebut.

Mata Adriana Youwe Meraudje menerawang jauh ketika ia memandangi lautan biru di hadapannya.

Tak jauh dari situ, rerimbunan pohon bakau dengan daun-daunnya yang berwarna hijau terang bersinar karena cahaya matahari.

Baca juga: Cerita Mama-mama Papua Jaga Hutan Perempuan di Teluk Youtefa, Pria yang Datang Harus Bayar Denda Adat

"Yang kami sesali itu, Hutan Perempuan, kalau kami ke sana cari kerang, aduh tidak seperti dulu. Karena sampah," tutur perempuan yang disapa Mama Ani ketika ditemui pada Rabu (24/2/2021).

"Padahal hutan perempuan itu kami punya tempat kalau kami lagi ada masalah, di situlah kami tempat curhat. Di situ kami bisa keluarkan isi hati," lanjutnya.

Mama Ani adalah salah satu warga Kampung Enggros yang menggantungkan hidup pada hutan bakau yang dilestarikan para perempuan dengan kearifan lokal.

Baca juga: Film Hutan Perempuan Produksi Imaji Papua Masuk Nominasi Piala Citra 2019

Hutan itu dinamai Hutan Perempuan.

Di hutan itulah, ia dan perempuan Enggros lain mencari kerang, atau bia dalam bahasa setempat. Bia noor adalah kerang berkulit tipis yang memiliki habitat di hutan bakau.

Sebagian bia ia jual untuk mencukupi kebutuhan hidup, sementara sisanya ia masak untuk lauk sehari-hari.

"Hasil dulu lebih banyak dari sekarang, begitupun hasil laut, juga ikan," katanya.

Tokoh masyarakat di Kampung Enggros Orgenes Meraudje, menganggap Hutan Perempuan sebagai "surga kecil yang dirusaki oleh tangan manusia".

Baca juga: Bentrok Antar-kampung di Papua, Akses Jembatan Youtefa Tertutup, 7 Orang Terluka

Sejak 1967 hingga kini, Teluk Youtefa kehilangan lebih dari 50% kawasan hutan mangrove, dengan tingkat kerusakan yang tergolong tinggi.

Menyusutnya kawasan mangrove, berdampak pada penurunan jumlah biota perikanan.

Dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan dari Universitas Cendrawasih, John Dominggus Kalor, menyebut status pencemaran di Teluk Youtefa "sudah lampu merah".

Ia menganggap salah satu penyebab dari menyusutnya kawasan hutan bakau adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan Teluk Youtefa sebagai destinasi wisata.

Baca juga: Mengenal Jembatan Youtefa, Landmark Papua yang Gambarnya Tercetak di Uang Baru Rp 75.000

Sementara, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, Hasmi, mengatakan masyarakat di Teluk Youtefa berisiko mengalami efek dari paparan logam berat timbal, atau plumbum (Pb), akibat mengkonsumsi kerang dan ikan yang mengandung logam berat tersebut.

"Kadar plumbum yang tinggi pada darah bisa menimbulkan keracunan plumbum. Keracunan plumbum itu biasanya gejalanya kalau yang akut dia bisa letih, lesu, loyo. Terus kalau dia sudah lama terpapar plumbum, yang berbahaya itu untuk anak-anak, dia IQ-nya akan rendah," kata Hasmi.

Direktur Eksekutif Walhi Papua, Aiesh Rumbekwan, mengatakan ekosistem yang rusak dan berkurangnya akses terhadap ruang hidup membuat masyarakat yang tinggal di Teluk itu "terpinggirkan oleh pembangunan".

Baca juga: Masyarakat Papua Bangga Gambar Jembatan Youtefa Masuk di Uang Rp 75.000

'Laut kami yang dulu ada di mana?'

Mama Ani menghabiskan enam dekade hidupnya di Teluk Youtefa yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso di Jayapura, Papua.

Selama itu pula, ia melihat banyak perubahan yang terjadi di dalam teluk.

"Laut kami yang dulu indah, jernih bersih. Tapi laut sekarang, aduh kasihan, kotor karena adanya sampah."

"Kadang-kadang mama ingat, laut dulu dengan sekarang, mama sedih. Sering mama mau bilang... laut kami yang dulu ada di mana? Ini bukan laut kami yang dulu," tutur Mama Ani.

Ia tampak menahan tangis ketika mengucapkan hal itu.

Baca juga: 100 Pedagang Positif Corona, Pemkot Jayapura Tetap Buka Pasar Youtefa

Sedemikian bersihnya laut, kata Mama Ani, ketika tidak punya garam ia tinggal membuat garam dari air laut itu.

Dahulu kala, menurut Mama Ani, air laut juga bisa jadi obat. Jika ada warga yang sakit, mereka tinggal mandi di air garam lalu berjemur di panas matahari.

"Kami jadi sehat. Itu air yang dulu, yang masih jernih," katanya.

"Air laut yang dulu su tak ada, sekarang ini yang kami terima hanya sampah," ujarnya kemudian.

"Jadi setengah mati kami mau cari kerang harus masukkan kaki, kadang-kadang bukan kerang yang dapat, tapi kantong plastik. Macam-macamlah sampah yang kami angkat," lanjutnya.

Baca juga: Parkir untuk Berfoto di Jembatan Youtefa, Warga Diminta Pungutan Liar

John Dominggus Kalor, Dosen Ilmu Perikanan dan Keluatan di Universitas Cendrawasih, menyebut tingkat kerusakan ekosistem mangrove yang menjadi ekosistem penunjang utama Teluk Youtefa ini "sudah tinggi".

Padahal, kawasan mangrove merupakan habitat sejumlah biota perikanan.

"Secara tradisional hutan mangrove Teluk Youtefa ini kan disebut sebagai hutan perempuan, lalu dimanfaatkan untuk mencari hasil-hasil laut untuk keperluan masyarakat.

Jadi, dampak utama dirasa masyarakat karena sumber mata pencaharian mereka pasti berkurang karena hasil tangkapan berkurang."

Baca juga: Viral Jembatan Youtefa Dikenai Tarif, Ini Penjelasan Kementerian PUPR

"Misalnya, gastropoda, bivalvia, atau ikan, yang dulunya ditangkap dalam waktu singkat bisa dapat banyak, sekarang diperlukan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan ikan yang cukup," jelas John Dominggus.

Adapun, penelitian yang dilakukan pada 1967 mengungkap luas hutan bakau di Teluk Youtefa 514,24 hektare. Luas kawasan mangrove berkurang hampir 40% pada 2014, menjadi 259,1 hektare.

Lalu pada 2018, luas hutan mangrove hanya tersisa 233,12 hektar.

Baca juga: Fakta Jembatan Youtefa, Tonggak Sejarah di Papua di Hari Sumpah Pemuda...

"Ini belum ditambah luas mangrove yang berkurang karena pembangunan ring road dan juga jembatan," kata John.

"Jadi, saya hitung dari data awal 1967, Teluk Youtefa sudah kehilangan lebih dari 50% luas dari ekosistem mangrove," jelasnya kemudian.

Hasil penelitian yang baru saja ia lakukan menemukan 12 spesies dan 10 familia biota perikanan yang hidup di ekosistem lamun -yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove.

Jumlah ini berkurang drastis dari data tahun 2014, yang mencatat ada 71 spesies yang ditemukan di habitat itu.

Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa, Simbol Pemersatu Bangsa

"Kami melihat ada benang merah antara pengaruh kerusakan ekosistem [dan] pencemaran, terhadap penurunan keanekaragaman [biota] di Teluk Youtefa.

Penyebab dari menyusutnya luas hutan bakau di Teluk Youtefa, kata John, adalah karena ekosistem mangrove Teluk Youtefa berimpitan dengan Kota Jayapura.

Menurutnya, ekosistem mangrove tergerus oleh pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan pariwisata, dan konversi untuk pemukiman dan keperluan rumah tangga.

Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Youtefa, Tonggak Sejarah di Papua

"Yang paling besar dampaknya karena konversi lahan atau area ekosistem mangrove untuk menjadi, misalnya, tempat bisnis, tempat pemukiman, pembangunan infrastruktur. Itu semua berdampak pada berkurangnya ekosistem mangrove di Teluk Youtefa," ujar John.

Dengan kondisi Hutan Perempuan yang kian menyusut, kata John, aktivitas para perempuan Enggros mencari kerang pun juga ikut terdampak.

"Hutan bakau yang sekarang ini kan benar-benar terbuka, aktivitas mama-mama yang cari hasil laut di situ kan sudah tidak bisa lagi seperti yang dulu, yang tidak boleh dilihat laki-laki tapi karena hutannya lebih banyak banyak terbuka, jadi aktivitas mencari, kesakralan itu sudah terdegradasi," kata dia.

Baca juga: Warga Jayapura Antusias Tunggu Peresmian Jembatan Youtefa

'Ada hewan mati yang mengapung'

Perempuan lain di kawasan itu, Ati Agustina Rumboyrusi, mengaku badannya kini kerap gatal tiap kali mencari kerang di Hutan Perempuan.

Jika ia ke Hutan Perempuan setelah hujan, alih-alih kerang yang ia dapat, tapi justru sampah.

"Banyak nyamuk karena sampah. Ada hewan mati yang mengapung, mengambang di atas air, sehingga menjadi suatu halangan untuk kami," ujar Ati.

"Tapi mau tidak mau kita juga harus sabar saja, cari, karena mau ke mana lagi. Itu sudah jadi mata pencaharian kami. Walaupun sedikit, setidaknya ada untuk kita makan dulu," kata Ati.

Baca juga: Komnas HAM Minta BNPT Tak Gegabah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Terorisme

"Hutan perempuan kami juga semakin sempit, tidak seluas seperti dulu sehingga penghasilan yang kami dapat sangat terbatas. Tapi dengan kesabaran, kami kumpul sedikit demi sedikit," lanjutnya.

Kadar timbal 'jauh di ambang batas' pada air, ikan, kerang

Setidaknya ada empat sungai yang bermuara di Teluk Youtefa, yakni Sungai Acai, Sungai Entrop, Sungai Hanyaan, dan Sungai Siborogoni.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, Hasmi, mengatakan ikan dan kerang di Teluk Youtefa yang berada di Jayapura, Papua, tercemar kandungan logam berat timbal atau plumbum (Pb) akibat pencemaran lingkungan dari sampah yang bermuara di teluk ini.

Baca juga: BNPT Bahas Kemungkinan KKB di Papua Masuk Kategori Organisasi Terorisme

"Semua sampah dari Kota Jayapura itu muaranya ke sana. Jadi yang di daerah Skylane, daerah Abepantai, kemudian Nafri, itu sampahnya semua ke Teluk Youtefa. Sementara, ketika sampah itu masuk, dia tidak bisa dikeluarkan," jelas Hasmi.

Tidak seperti pantai-pantai yang lain yang ada proses ombak yang bisa membawa sampah itu, lanjut Hasmi, sampah di Teluk Youtefa terkurung di teluk itu.

"Masuk tapi tidak bisa keluar sehingga menyebabkan akumulasi dari kadar pencemaran."

"Dari 12 titik yang saya ambil sampel, justru di daerah Enggros itu yang paling tinggi kadarnya," kata Hasmi.

Baca juga: Dikelola 3 Generasi, Produksi Minyak Karo Laucih yang Banyak Khasiat Bisa Tembus Pasar Aceh sampai Papua

Hasil penelitiannya pada 2014 mengungkap bahwa kadar timbal dalam air, serta ikan dan kerang "melebihi ambang batas dari standar".

Kadar timbal pada air di Teluk Youtefa, kata Hasmi, "jauh di atas ambang batas" dari yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, sebanyak 0,0080 mg/liter.

Penelitiannya juga meneliti kadar timbal dari ikan belanak, atau mugil cephalus yang hidup di Teluk itu.

Dari 12 titik tersebut, kadar timbal rata-rata pada ikan belanak adalah 2,46 mg/kg.

Baca juga: Gempa Hari Ini: M 5, 3 Guncang Papua Barat akibat Sesar Geser

Angka ini jauh dari standar nasional yang sebanyak 0,5 mg/kg.

Demikian halnya dengan kerang. Dari 12 titik, kadar timbal pada kerang yang diteliti berkisar antara 0,076 -3,48 mg/liter, dengan rata-rata keseluruhan 0,58 mg/liter. Padahal, standar nasional adalah 0,3 mg/liter.

Kadar timbal yang tinggi di Teluk Youtefa, kata Hasmi, berasal dari sampah rumah tangga dan sampah perkotaan yang masuk ke air laut.

"Kemudian dikonsumsi oleh plankton. Plankton dikonsumsi oleh ikan dan ikan dikonsumsi oleh manusia," kata Hasmi.

Baca juga: Kapolda Papua Sebut Ada 2 Personel yang Positif Covid-19 Setelah Divaksin, Kondisinya Stabil

"Konsumen yang paling terakhir itu adalah manusia dan semakin terakhir dia mengkonsumsi, semakin banyak kadar plumbumnya."

"Jadi kalau diukur dari air, ikan, kerang dan manusia, manusia lah yang paling tinggi kadar plumbumnya," imbuh Hasmi kemudian.

Pada saat yang sama, ia meneliti kadar timbal dalam darah 40 warga yang tinggal di Teluk Youtefa.

Ia menemukan bahwa kadar rata-rata kandungan timbal pada darah mereka 1,0 µg/dl dengan kisaran 0,5 - 1,51 µg/dl.

Baca juga: Pemimpin KKB di Kabupaten Yapen Menyerahkan Diri, Begini Tanggapan Kapolda Papua...

"Ini juga melebihi ambang batas karena normalnya 0,64 µg/dl. Kemudian ada yang mencapai 1,51 µg/dl kadar plumbum dalam darahnya," katanya.

Lebih jauh Hasmi menjelaskan kadar timbal yang tinggi pada darah bisa menimbulkan keracunan timbal, yang mengakibatkan anemia dengan gejala seperti letih, lesu, dan loyo.

Tingginya kadar timbal dalam darah, menganggu kinerja enzim yang memproduksi hemoglobin -yang mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh- imbasnya, tubuh kekurangan oksigen.

Baca juga: Pemimpin KKB Menyerahkan Diri, Kapolda Papua: Semoga Makin Banyak yang Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Ini, menurutnya, berbahaya bagi anak-anak karena bisa menyebabkan anak tersebut memiliki intelijensia rendah.

Sementara, bahaya kadar timbal yang tinggi bagi masyarakat dewasa ialah kesehatan reproduksi yang terganggu.

"Waktu penelitian, ada beberapa rumah yang saya kunjungi, sudah berumur sekitar 60-an, tidak punya keturunan,. Jadi indikasinya ke sana," jelas Hasmi.

Lantas, apakah warga yang tinggal di Teluk Youtefa mengetahui bahwa habitatnya telah tercemar?

Baca juga: Sempat Ragu, Pimpinan KKB di Kepulauan Yapen Papua Akhirnya Serahkan Diri ke Polisi

Mama Ani menyadari hal itu.

"Memang ikan-ikan sudah tercemar karena limbah yang datang, sudah ada. Sampai di dalam daging ikan pun sudah ada itu."

"Apalagi kerang yang setiap hari terbuka, pasti dia masuk," ujarnya.

Selain kerang, ia juga kerap menyantap ikan yang ia tangkap dengan mengail sekadarnya dari dapur terbuka, yang berhadapan langsung dengan Hutan Perempuan.

"Mama khawatir juga, tapi kadang-kadang lebih baik mama goreng, biar dia matikan itu kuman," imbuhnya.

Baca juga: Remaja 18 Tahun di Papua Pelaku Pengedar Ganja Ditangkap

Kendati mengetahui kerang yang ia cari di Hutan Perempuan telah tercemar, ia terpaksa tetap menjualnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Kami mau ambil, mau jual, kalau orang jadi sakit juga, aduh, bagaimana dengan kehidupan. Terpaksa kami ambil untuk dijual, untuk kami punya kebutuhan," cetus Mama Ani.

'Surga kecil yang dirusak tangan manusia'

Orgenes Meraudje, tokoh masyarakat di Kampung Enggros menganggap Hutan Perempuan sebagai "surga kecil" yang mendapat ancaman dari berbagai sisi.

"Ibarat surga kecil, tapi sudah berubah, dirusak tangan manusia. Salah satunya hutan perempuan, dirusaki pembangunan.

Pembangunan, kata Orgenes, juga telah menggerus sebagian Hutan Perempuan di Kampung Enggros yang kini luasnya hanya 5 hektar saja.

Baca juga: Gempa Hari Ini: M 5,3 Guncang Papua Barat, Terasa hingga Nabire

Tak jauh dari Hutan Perempuan, kawasan mangrove telah ditimbun untuk dijadikan venue dayung pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar Oktober mendatang.

Tahun ini, Papua akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON yang gelarannya sempat ditunda tahun lalu karena pandemi Covid-19.

Orgenems mengatakan pembangunan venue dayung itu juga menggerus area penangkapan ikan warganya.

"Jadi tempat penangkapan ikan masyarakat semakin ke sini semakin kecil.

Baca juga: Jalan Trans Papua Timika-Nabire Jadi Jalur Pemasok Amunisi untuk KKB

"Itu venue dayung tempat berkumpulnya ikan, mereka tangkap di situ. Tapi sudah ditimbun, ya sudah , tapi ikan-ikan ini ke mana?" tanyanya.

Keberadaan Jembatan Youtefa yang berada di pintu Teluk Youtefa, menurut Orgenes, juga membuat ikan emoh masuk ke dalam teluk.

"Karena ada jembatan dan berbagai lampu, ikan tidak bisa masuk ke sini. Ini ancaman-ancaman bagi masyarakat yang kita lihat selama ini."

Kendaraan yang lalu lalang di Jembatan Youtefa dan ring road, lanjut Orgenes, juga membuat polusi suara.

Baca juga: PON Papua, Seleksi Dayung Sultra Libatkan 80 Pedayung

"Dulu kami cuma dengar deburan ombak dan kicauan burung, sekarang siang dan malam, tengah tidur kami dengar bunyi mobil," cetusnya.

Pemerhati lingkungan yang juga direktur eksekutif Walhi Papua, Aiesh Rumbekwan menyebut pembangunan yang meminggirkan masyarakat setempat, bukan pembangunan melainkan "pemusnahan".

"Kalau lihat mereka sebagai orang yang bergantung hidup pada laut, ekosistem setempat kan tidak bisa menjamin untuk bertahan hidup."

Baca juga: Mengenal Stadion Papua Bangkit Venue Utama PON XX Senilai Rp 1,3 Triliun, Raih 3 Rekor MURI

"Mereka juga terdesak untuk bagaimana mempertahankan hidup di tengah benturan perubahan yang saat ini terjadi."

"Fakta hari ini mereka harus melepas, menjual wilayah-wilayah di mana mereka hidup hari ini untuk bisa mempertahankan hidup. Pada saat yang sama, banyak orang mengapresiasi jembatan hari ini," jelas Aiesh.

Ia mengatakan, efek dari kerusakan ekosistem Teluk Youtefa telah menyebabkan "degradasi nilai budaya" bagi Hutan Perempuan yang telah menjadi "esensi kehidupan" warga yang tinggal di sana.

Baca juga: Tak Hanya Atlet, Warga Sekitar Venue PON XX Akan Divaksinasi Covid-19

"Bagaimana mereka mau menurunkan ini ke generasi berikutnya kalau mereka sendiri kehilangan ruang untuk transformasi itu. Akan sulit nantinya. Pembangunan ini yang melemahkan mereka dalam posisi itu," tegas Aiesh.

Dengan kondisi hutan yang kian terbuka, Aiesh menambahkan, para perempuan tak lagi aman ketika melakukan tradisi mereka mencari kerang dengan kondisi telanjang tanpa diganggu kehadiran kaum lelaki.

"Hari ini dijamin tidak keamanan mereka (kaum perempuan) kalau mereka masuk ke sana?"

"Jaminan itu juga melebar pada kondisi lingkungan setempat. Karena ketika mereka masuk dalam kondisi laut sudah tercemar, apakah tidak membahayakan tubuh mereka sebagai perempuan yang punya organ sensitif yang kemudian bisa berdampak buruk," kata dia.

Baca juga: Lihat Perkembangan, Pemerintah Belum Tentukan Keterlibatan Penonton di PON XX

'Sejauh ini aman-aman saja'

Menanggapi penelitian tentang pencemaran logam berat, Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano yang berasal dari Kampung Tobati - kampung yang berdekatan dengan Kampung Enggros - mengakui bahwa pencemaran telah terjadi menahun, akan tetapi "sejauh ini aman-aman saja".

"Saya sehat sampai sekarang, mungkin ada beberapa orang yang mengaku alergi kalau makan ikan atau bia," kata dia.

Betapapun, aku Benhur, pihaknya akan minta Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura untuk bekerja sama dengan instansi terkait untuk ambil sampel untuk memastikan pencemaran logam berat di Teluk Youtefa.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Ia juga mengklaim pencemaran lingkungan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat Jayapura akan kebersihan, di tengah makin bertambahnya jumlah penduduk dan pembukaan lahan baru di Teluk Youtefa

Padahal, Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan.

"Tapi Perda ini tidak ditaati oleh mereka yang tinggal di bantaran sungai yang bermuara di Teluk Youtefa, seperti Sungai Acai dan Sungai Hanyaan," kata Benhur.

Baca juga: Menjelang PON, 1.136 Atlet dan Pelatih Disuntik Vaksin

Untuk mengatasi pencemaran lingkungan di teluk, Benhur mengatakan pihaknya telah memasang bronjong di muara sungai, seperti yang mereka lakukan di muara sungai yang berdekatan dengan Pasar Youtefa.

Bronjong itu berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa arus hingga bermuara ke Teluk Youtefa.

Namun warga Kampung Enggros mengaku bahwa pemasangan bronjong tak lagi berfungsi karena tidak dikelola dengan baik.

Benhur mengatakan, ke depan pihaknya akan memperbaiki bronjong di sungai-sungai yang bermuara di Teluk Youtefa.

Baca juga: Antropolog Harus Dilibatkan, Jangan Sampai Jalan Trans-Papua Jadi Karpet Merah buat Pembalak Liar

"Kami sering lakukan sosialiasi karena ini berdampak bagi warga Tobati dan Enggros karena kali jadi tempat pembuangan sampah," jelas Benhur.

"Kami telah lakukan pembersihan bronjong seminggu dua kali tetap saja penuh sampah karena kurangnya rasa memiliki dan kesadaran masyarakat."

Ia menjelaskan perbaikan bronjong telah menjadi program prioritas Pemkot Jayapura. Akan tetapi, pandemi Covid-19 telah membuat anggaran "terpangkas habis".

"Tapi itu tetap menjadi program prioritas kami," tegasnya.

Baca juga: Kapolda Papua Mewanti-wanti Bupati dan Wabup Tak Tinggalkan Daerahnya Setelah Dilantik

Benhur juga beralasan "kurangnya kesadaran masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan dan pembangunan yang tidak melihat kearifan lokal" atas pencemaran yang terjadi.

Pembangunan yang tak melihat kearifan lokal, menurutnya, banyak warga di Teluk Youtefa yang kemudian melepas lahan karena desakan ekonomi.

Hal itu juga, katanya, yang membuat lokasi pencarian ikan di Teluk Youtefa beralih fungsi, antara lain menjadi Jembatan Youtefa dan venue dayung dalam penyelenggaraan PON Oktober mendatang.

Baca juga: Sekda: Kita Harus Gila untuk Bangun Papua, Tidak Bisa Kerja Santai

"Kepemilikan tanah, air dan hutan ada pada Ondoafi (kepala dewan adat) yang memiliki wilayah tersebut, pemerintah tidak bisa intervensi".

Ia mengatakan ketika mencetuskan ide untuk pembangunan Jembatan Youtefa, pihaknya melakukan pendekatan dengan para Ondoafi dan setelah jembatan selesai dibangun, ia mengajak semua instansi untuk melakukan penanaman kembali mangrove di sepanjang Jembatan Youtefa.

"Jika mereka menjual lahan tanpa memperhatikan kearifan lokal, maka mereka akan berhadapan dengan pemerintah," tegasnya.

Baca juga: Ini Tuntutan 30 Anggota KKB Saat Sandera Pilot dan 3 Penumpang Susi Air di Puncak Papua

Lebih jauh, Benhur mengaku sebagai kepala pemerintah kota yang juga berasal dari Teluk Youtefa, ia menyadari bahwa ia harus "arif dan bijaksana" dalam membuat keputusan.

"Saya sebagai walikota memakai dua baju, yaitu pemerintah dan anak asli. Saya diharuskan untuk arif dan bijaksana dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan hak wilayah di Teluk Youtefa," jelasnya.

Terlepas dari kerusakan ekosistem yang terjadi di Teluk Youtefa, Mama Ani berkukuh tetap mempertahankan tradisi di Hutan Perempuan, meski lambat laun terkikis oleh pembangunan dan pencemaran lingkungan.

Baca juga: Polemik Dualisme Jabatan di Pemprov Papua Berakhir, Dance Yulian Flassy Mulai Bekerja sebagai Sekda

"Hutan perempuan memang penting buat kami di dalam teluk ini. Jadi kami tidak bisa tinggalkan hutan itu."

"Tetap kami berkegiatan, aktivitas mencari kerang, tetap, karena di situlah kami sebagai perempuan, di situlah tempat kami curhat, jadi kami tidak bisa lepaskan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.