Bupati Karawang Keberatan Wacana Impor Beras Jelang Panen Raya, Sebut Harga Gabah Bisa Anjlok

KARAWANG, KOMPAS.com - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meminta kebijakan impor beras dievaluasi dan dikaji ulang.

"Besar harapan kami untuk dilakukan evaluasi dan kajian ulang terkait kebijakan impor beras agar para petani yang ada di daerah bisa tenang dan terjamin kesejahteraanya," ungkap Cellica melalui pesan singkat, Jumat (9/3/2021).

Cellica mengaku baru-baru ini bertemu dengan sejumlah petani. Mereka membahas berbagai persoalan, mulai dari harga gabah yang anjlok, pupuk, hingga keinginan perbaikan infrastruktur pertanian.

Baca juga: Petani di Sleman Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Impor Beras

Berupaya jamin harga beras dan gabah

Ia dan wakilnya, Aep Syapuloh berencana membuat badan usaha milik daerah (BUMD) Jasa Perdagangan.

Termasuk di antaranya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Karawang untuk memfasilitasi langsung kebutuhan beras bagi karyawan.

"Ini langkah kami untuk untuk menjamin harga beras, termasuk bekerja sama dengan bulog," katanya. 

Karenanya, Cellica mengaku bersedih saat mendengar wacana impor beras untuk iron stock. Apalagi wacana itu berbarengan saat petani Karawang mulai panen raya.

"Pastinya akan memengaruhi harga gabah para petani," ujar dia.

Baca juga: Sragen Alami Surplus, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Impor Beras

Rencana impor beras jelang panen raya tidak tepat

Ketua Pedagang Beras Pasar Johar, Karawang, Sri Narbito menyebut rencana impor beras menjelang musim panen tidaklah tepat. Sebab, hal itu akan menyebabkan harga beras dan gabah turun.

"Ya tentu saja (menolak). Karena dampaknya menurunkan harga. Kalau pemerintah perlu untuk stabilisasi harga okelah. Tapi saat ini tidak tepat, karena harga sudah mulai turun," ungkap Sri ditemui di Toko Beras Astu, Kamis (18/3/2021).

Terlebih, kata dia, musim panen mulai tiba. Demak misalnya sudah panen sejak pertengahan Februari 2021. Kemudian disusul Indramayu dan sebentar lagi Karawang.

"Pada umumnya panen mulai bulan Maret-Juni, beras banyak, melimpah," ungkap dia.

Jika harga cenderung turun, kata dia, biasanya pedagang mengurangi pembelian beras. Akibatnya beras menumpuk di penggilingan. Sri menyebut petani dan pedagang tentu saja berharap harga beras tak turuns secara signifikan.

"Karena beras banjir di pasar, harga turun, cenderung turun dan turunnya agak banyak. Yang bulan lalu dijual Rp 8.800  sekarang Rp 7.800," ungkap Sri yang sudah 25 tahun jadi pedagang beras itu.

Sri juga memahami prinsip impor untuk cadangan pangan dalam waktu lama. Pemerintah, kata dia, pastinya memiliki data akurat soal itu. Untuk disimpan dalam waktu lama, kadar air dalam beras harus di bawah 14 persen. Sedang beras petani kadar airnya di atas 14 persen.

"Bulog tidak bisa menyerap beras di pasaran karena syarat kadar air di bawah 14 persen," ungkapnya.

Pemerintah tidak peka kehidupan petani...

Beri Tohari, petani muda asal Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya, Karawang, menyebut pemerintah tidak peka terhadap kehidupan petani. Di tengah bencana yang terjadi, ia berharap impor beras tidak dilakukan. Apalagi produksi gabah nasional tidak terlalu ambruk.

"Jika ingin menyiapkan stok pangan, sebaiknya pemerintah menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya dengan harga layak," kata Beri saat dihubungi.

Menurutnya, jika beras impor beredar di masyarakat, bisa dipastikan harga beras lokal akan kalah bersaing. Hal itu mengacu kepada hukum ekonomi yang menyebutkan jika barang melimpah, sedangkan permintaan sedikit maka harga suatu barang akan turun.

"Kalau kualitas gabah kami kurang bagus akibat hujan, ya sediakan open atau drayer, bukan malah mendatangkan beras dari luar," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Poktan Mulyatani, Kecamatan Pakisjaya, Samsudin. Ia berpendapat kebijakan impor beras tidak berpihak kepada petani. Apalagi belum lama ini pemerintah mengurangi kuota pupuk bersubsidi dan menaikan harganya yang berdampak pada naiknya biaya produksi.

"Beban petani bakal bertambah, jika impor beras jadi dilakukan," ucapnya.

Dijelaskan, peningkatan harga pupuk ternyata tidak sebanding dengan harga gabah saat ini. "Gabah kering panen (GKP) hanya laku Rp 4.100 per kilogram. Padahal idealnya Rp 5.000 per kilogram agar biaya produksi tertutup," kata Samsudin.

Menurut Samsudin, jika pemerintah ingin menyiapkan stok, bisa dilakukan dengan membeli gabah petani lokal. Apalagi, saat ini di beberapa sentra produksi padi di Karawang sedang panen.

Samsudin juga menyebut penurunan produksi tidak terlalu signifikan. Sebab, banjir kali ini lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, bukan areal sawah.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang Kadarisman menyebutkan, Karawang masih tetap surplus beras meski beberapa waktu lalu dilanda banjir.

"Turun produksi relatif kecil (akibat banjir). Kurang lebih 2.100 ton gabah kering panen yang hilang akibat banjir," ujar Kadarisman.

Meski begitu, kata Kadarisman, Karawang masih tetap surplus beras. Produksi padi tiap tahun di karawang kurang lebih 1,1 - 1,2 juta ton gabah kering panen.