Kompas.com - 18/03/2021, 10:52 WIB
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (IDP) ketika memberikan sambutan di acara penyerahan SK kepada para PPPK Kabupaten Luwu Utara di Lapangan Upacara Kantor Luwu Utara, Rabu (17/3/2021). DOK. Humas Pemkab Luwu UtaraBupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (IDP) ketika memberikan sambutan di acara penyerahan SK kepada para PPPK Kabupaten Luwu Utara di Lapangan Upacara Kantor Luwu Utara, Rabu (17/3/2021).

KOMPAS.com – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani atau biasa disapa IDP mengatakan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki norma, etika, dan ketentuan.

“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, tolong diperhatikan dengan saksama apa-apa saja,” ujar IDP dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Hal tersebut disampaikan IDP saat menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan PPPK Luwu Utara di Lapangan Upacara Kantor Luwu Utara, Rabu (17/3/2021).

Turut hadir mendampingi IDP, Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, para asisten, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Luwu Utara.

Baca juga: Lewat TI, Bupati IDP Ajak 185 CPNS di Indonesia Timur Beradaptasi dengan Pandemi

Dengan adanya SK itu, IDP berharap para PPPK semakin terpacu dalam meningkatkan kinerja, khususnya di sektor pertanian dan pendidikan.

“Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Meski secara de facto Bapak dan Ibu sebetulnya sudah melaksanakan tugas dalam kurun waktu yang lama. Ini hanya merubah status saja,” kata dia.

Ia juga berharap para PPPK Luwu Utara bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kerja. Sebab, menurut dia, semangat yang dirasakan para PPPK sudah berbeda.

“Kita patut bersyukur bisa masuk di tahap pertama. Ini ada sekitar 1.500 lainnya yang masih menunggu SK,” ujar IDP.

Baca juga: Kepada Bupati IDP, PLN Nyatakan Siap Bantu Luwu Utara Majukan Industri

Selain itu, IDP menerangkan, pada tahap pertama penyerahan SK, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara memberikan batas lima tahun dengan evaluasi setiap tahun. Namun, proses evaluasi bisa saja diadakan sewaktu-waktu ketika terjadi pelanggaran.

“Dengan adanya perjanjian kerja, kita berkomitmen untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mengingat sekarang kita berada di kondisi sulit, maka kita harus menjadi teladan bagi masyarakat,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X