Dedi Mulyadi: UU ITE Harus Lindungi Orang Berpendapat di Media Sosial

Kompas.com - 18/02/2021, 13:05 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi,

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo merevisi UU ITE harus melindungi dua hal.

"Revisinya harus dua hal, lindungi hak orang keluarkan pendapat di muka umum termasuk ketika membuat pernyataan di medsos, tapi juga harus melindungi hak-hak orang terhadap berbagai fitnah dan ujaran kebencian," kata Dedi kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Kamis (18/2/2021).

Dedi menjelaskan, dalam revisi UU ITE, ada hak warga sipil yang harus dilindungi dalam berkeskpresi.

"Hak warga sipil juga harus dilindungi dari kebencian," ujarnya.

Baca juga: Komisi III Sebut Instruksi Kapolri Terkait Pelapor UU ITE Mampu Reduksi Kegaduhan

Lebih lanjut mantan bupati Purwakarta ini menambahkan, keberadaan UU ITE sangat diperlukan agar media sosial benar-benar menjadi sarana berekspresi masyarakat.

"UU ITE satu sisi memang menertibkan pemahaman orang, satu sisi lagi membunuh. Yang terbunuh itu yang berujaran kebencian, bukan yang mengungkapkan kritik. Format ini yang harus dicari (dalam revisi)," bebernya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Warga punya hak untuk berkeskpresi sebebas mungkin dan negara punya kewajiban lindungi warganya. Di situlah fungsi negara," sambungnya.

Meski demikian, Dedi menilai keberadaan UU ITE yang diharapkan menjadi sarana penertiban media sosial menjadi kekhawatiran sejumlah pihak yang merasa terberangus kebebasan berekspresinya.

"Bisa kita lihat hari ini orang mulai tertib dan hati-hati bermedsos. Dalam komen, membuat narasi, karena ada rasa takut. Tapi memang ada kecemasan kalangan pro demokrasi. Terutama kalangan oposisi. Kecemasannya adalah pasal-pasal itu menjadi halangan orang-orang berpendapat," tuturnya.

Agar masyarakat tidak memiliki persepsi jika UU ITE memberangus demokrasi, Dedi menilai aparat penegak hukum juga perlu arif dan bijaksana.

"Kepolisian bisa memilah mana ujaran kebencian, mana kritik. Di situlah aparat bisa memilah sebuah pelaporan," bebernya.

Baca juga: Tahapan jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas

Untuk itu, Dedi menilai revisi UU ITE harus segera dilakukan secara lebih detil.

"Sehingga perlu di dalamnya dibuat persyaratan, pasalnya. Harus dibuat dalam bentuk detil. Harus atur hal-hal yang bersifat rinci. Maksud ujaran kebecian seperti apa, kritik itu apa, pernyataan di muka umum apa. Dibuat saja, sehingga yang dipidana mereka yang buat ujaran kebencian yang berdasar aspek emosional dan SARA," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Regional
Gerak Cepat Pasok Oksigen di RS, Pemprov Jabar Gandeng BUMN dan Swasta

Gerak Cepat Pasok Oksigen di RS, Pemprov Jabar Gandeng BUMN dan Swasta

Regional
Kang Emil Sebut Idul Adha Jadi Momentum Saling Menguatkan di Kala Pandemi

Kang Emil Sebut Idul Adha Jadi Momentum Saling Menguatkan di Kala Pandemi

Regional
PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Strategi Khusus Pemkot Madiun Tangani Covid-19

PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Strategi Khusus Pemkot Madiun Tangani Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X