Bupati Intan Jaya Mengaku Diancam KKB, Begini Tanggapan Kapolda Papua

KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan tak kondusif.

Kondisi keamanan itu membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tak berada di kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku telah bertemu dengan Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Natalis mengaku merasa tidak aman berada di Distrik Sugapa.

"Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir," kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Paulus mengatakan, KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni.

Baca juga: Kisah Pilu Kakek Darno yang Lumpuh dan Tunawicara, Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot

Aparat keamanan, kata Paulus, akan berusaha sekuat tenaga membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif.

Paulus pun berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu," kata Paulus.

Alasan bupati dan jajaran tak di tempat

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengaku belum pernah berkantor di Distrik Sugapa sejak awal 2021. Ia dan jajarannya khawatir dengan kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Natalis sempat menemani tim gabungan pencari fakta (TGPF) Intan Jaya pada akhir 2020. Saat itu, rombongan mereka justru ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya sempat juga bersama TGPF ditembaki KKB, tapi memang kalau malam (di Sugapa) saya tidak nyaman juga," kata Natalis saat dihubungi, Senin.

Tak cuma Natalis, aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Intan Jaya juga merasa tidak nyaman saat berada di Distrik Sugapa.

Para ASN kerap didatangi anggota KKB yang meminta bantuan. Para ASN, kata dia, dituntut memenuhi bantuan tersebut.

"Bukan saya sendiri, seluruh PNS, terutama putra daerah jarang ada di tempat karena mereka dapat ancaman. (KKB) minta bantuan uang atau makanan, kalau tidak dikasih (KKB) malam-malam walau dingin dan hujan mereka bisa menuju ke rumah dengan senjata lengkap," papar Natalis.

Natalis menjelaskan, KKB tanpa ragu melakukan tindak kekerasan kepada warga yang menolak memberikan bantuan.

Baca juga: Kronologi Jenazah Pasien Covid-19 Hilang dari Makam, Bupati Dapat Informasi Awal dari Medsos

"Kalau tidak dikasih mereka eksekusi. Buktinya ada dua warga ditembak karena dianggap dekat dengan aparat. Jadi kalau tidak kasih karena kebetulan tidak ada, lalu dibilang kamu merah putih, jadi kita juga disiksa," kata dia.

Hal itu, kata dia, memang kondisi yang terjadi di Intan Jaya saat ini.

"Jadi itu keadaan real yang terjadi, kami dengan TGPF saja ditembaki. Wakapolda naik pesawat saja ditembaki, itu di kota loh," jelas Natalis.

Menyusun APBD 2021

Selain alasan keamanan, Natalis dan jajarannya juga sedang menyusun APBD Intan Jaya 2021.

Penyusunan APBD dilakukan di Nabire karena tak ada sinyal internet di Distrik Sugapa.

"Kita sedang susun APBD di Nabire karena di atas (Sugapa) tidak ada internet. Sekarang sudah pakai sistem yang langsung sambung ke Kementerian Dalam Negeri jadi tidak manual lagi," kata Natalis.

Baca juga: Bupati Intan Jaya: Saya dan Seluruh PNS Diancam KKB, Minta Uang, Dieksekusi jika Tak Diberi

Natalis juga mengaku sempat terpapar Covid-19 pada awal 2021. Hal ini membuat dirinya harus menjalani karantina mandiri hingga dinyatakan negatif Covid-19.

"Saat Natal kan saya di atas juga, kemudian saya juga sempat (terpapar) Covid-19, saya positif. Memang saya banyak tidak bergerak ke mana-mana, ini sejumlah kendala yang akhirnya kita belum ada di atas (Sugapa)," jelasnya.

(KOMPAS.com - Penulis: Dhias Suwandi | Editor: David Oliver Purba)