Kabupaten Bogor Tak Ikut Aturan Ganjil Genap, Bupati: Pakai Cara Kita Sendiri

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak akan menerapkan aturan ganjil genap seperti yang dilakukan daerah tetangganya, yakni Kota Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebut bahwa Pemkab Bogor punya kebijakan tertentu berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

PPKM skala mikro ini, sebut Ade, mewajibkan tim Satgas ditingkat RT/RW, desa, hingga kecamatan berperan lebih aktif lagi dengan cara memperketat kampung atau wilayah pelosok.

Baca juga: Polisi Tutup Alun-alun Kabupaten Bandung Selama 2 Hari

"Ya dengan cara kita sendiri lah, yaitu lebih banyak kepada pemanfaatan atau memberdayakan para ketua RT, RW dan desa," kata Ade usai pelantikan kepala desa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (5/2/2021).

Ade yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa kebijakan ganjil genap perlu menyesuaikan aspek luas wilayah yang tak sebanding dengan Kota Bogor.

Begitu pula dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar, menembus angka 6 juta jiwa.

"Kalau itu diterapkan ya enggak bisa, kan pintu kita banyak, besar, dan 28 kali lebih luas dari kota. Jadi kita tidak bisa sama seperti yang di kota," kata Ade.

Baca juga: Kisah Haminjon di Tanah Batak, Dulu Melebihi Emas, Sekarang di Ambang Cemas (Bagian II)

Menurut dia, yang terpenting bahwa kebijakan aturan harus memperhatikan dan memikirkan bagaimana kondisi sosial masyarakat di masa pandemi.

Menurut Ade, menjaga tingkat kedisiplinan menjadi tantangan dan tugas dari Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan desa, dibantu oleh RT dan RW.

Dengan demikian, efektivitas penerapan PPKM skala mikro tersebut tergantung dari pola hidup dan kesadaran masyarakat sendiri.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai antisipasi membeludaknya kunjungan saat ganjil genap di Kota Bogor, Ade mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi spot wisata dan menekankan masyarakat untuk kembali disiplin pada protokol kesehataan.

"Antisipasi kunjungan pasti di tiap-tiap tempat wisata. Kita sudah imbau untuk tetap melaksanakan prokes dan itu kan ada pembatasan, tidak boleh full begitu, jadi itu pasti dalam hal ini membubarkan kalau ada kerumunan," kata Ade.