Kompas.com - 04/02/2021, 19:10 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020). handoutWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Bangka Belitung terkait kerusakan lingkungan, di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR bidang pertanian, peternakan dan lingkungan, Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemegang gergaji mesin (chainsaw) harus memiliki surat izin dari wali kota atau bupati.

Kepemilikan mesin penebang pohon seperti gergaji mesin itu harus terdaftar di pemerintah daerah setempat.

"Pemilik chainsaw bisa siapa saja harus berizin. Kalau orang punya chainsaw berizin sehingga setiap orang nanti akan hati-hati. Saat menebang pohon harus punya izin dari kepala desa," katanya kepada Kompas.com via sambungan telepon, Kamis (4/2/2021).

Menuru Dedi, kepemilikan gergaji mesin harus terdaftar sama dengan penguasaan senjata api. Sebab, gergaji mesin ini memiliki daya rusak tinggi, terutama untuk lingkungan.

"Sehingga harus mendapat izin kepemilikan dari wali kota/bupati sehingga terdata. Jika ada penebangan pohon tinggal dipanggil pemilik chainsaw. Chainsaw siapa yang dipakai," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: KLHK Harus Umumkan Era Siapa yang Paling Banyak Obral Izin Alih Fungsi Hutan

Selain itu, lanjut Dedi, penebangan pohon jenis apapun harus mengantongi izin kades.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga kepala desa bisa menentukan usia dan ketinggian pohon serta kemiringan tanah tempat pohon yang boleh ditebang.

"Sekarang ini tata aturan ini nggak ada. Bebas. Ini untuk pohon-pohon yang di kebun ya, yang dimiliki rakyat. Harus ada izin kepala desa," tandasnya.

Sindir reboisasi

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga menyindir kegiatan reboisasi, baik yang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Sebab, kegiatan penghijauan itu tidak ada artinya jika perambahan hutan baik legal maupun ilegal masih terus terjadi.

Dedi mengatakan, banyak program reboisasi seperti penanaman 1 miliar pohon zaman pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang. Kemudian di dalamnya ada upacara, pemasangan tenda besar dan lain sebagainya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X