Dedi Mulyadi: KLHK Harus Umumkan Era Siapa yang Paling Banyak Obral Izin Alih Fungsi Hutan

Kompas.com - 02/02/2021, 20:39 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2021). istimewaWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2021).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memaparkan secara objektif tentang perizinan yang telah dikeluarkan dari mulai era Soeharto hingga pemerintah sekarang.

Hal ini agar publik bisa memberi penilaian para era siapa perizinan alih fungsi hutan paling banyak dikeluarkan atau diobral, baik untuk kepentingan penambangan maupun perkebunan. Dedi mengaku permintaan itu sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

"Sehingga publik bisa memberikan penilaian yang objektif, dari seluruh rangkaian itu, maka KLHK harus membuat langkah, apakah pemberian izin untuk kawasan hutan itu, baik untuk pertambangan maupun perkebunan masih dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan apa alasannya, dan kalau tidak juga apa alasannya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (2/2/2021).

Dari pemaparan itu, kata Dedi, nanti akan muncul keputusan yang harus bersifat permanen agar lingkungan tetap terjaga. Kemudian keputusan permanen itu dituangkan dalam aturan tata ruang. Maka selanjutnya dibuatkan pula aturan tata uang yang bersifat permanen. Misalnya, di wilayah ini luas hutan, areal perkebunan dan pertambangan sekian.

"Kalau tata ruang sudah dianggap cukup, maka dikunci, lalu dibuat moratorium, sehingga siapa pun yang jadi menteri pada periode presiden berikutnya, tugasnya hanya menjaga regulasi yang ada," kata Dedi.

Baca juga: Walhi Beri Catatan soal Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Tambak Udang di Babel

Menurut Dedi, kebijakan tentang lingkungan hidup harus bersifat permanen, tidak bisa berubah-ubah. Sebab, alam itu adalah sebuah kepastian sehingga siapa pun menterinya, kebijakannya harus tetap dan permanen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beda halnya dengan kebijakan fiskal. Menurut Dedi, setiap menteri bisa mengganti kebijakan fiskal karena ekonomi bersifat dinamis.

"Ekonomi makro dan mikro boleh setiap menteri ganti kebijakan, karena ekonomi itu dinamis. Tapi alam itu tidak bisa setiap menteri ganti kebijakan karena alam itu pasti," katanya.

Untuk membuat aturan tata ruang permanen, lanjut Dedi, maka harus ada data pasti tentang jumlah hutan, areal perkebunan dan jumlah areal pertambangan, sehingga para pengusaha juga memiliki kepastian soal izin lingkungan.

"Sehingga tidak lagi nanti setiap orang yang menjabat mencari celah untuk membuka ruang izin. Padahal kalau dikeluarkan akan bertentangan dengan kepentingan lingkungan," kata Dedi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X