Kompas.com - 02/02/2021, 20:39 WIB

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memaparkan secara objektif tentang perizinan yang telah dikeluarkan dari mulai era Soeharto hingga pemerintah sekarang.

Hal ini agar publik bisa memberi penilaian para era siapa perizinan alih fungsi hutan paling banyak dikeluarkan atau diobral, baik untuk kepentingan penambangan maupun perkebunan. Dedi mengaku permintaan itu sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

"Sehingga publik bisa memberikan penilaian yang objektif, dari seluruh rangkaian itu, maka KLHK harus membuat langkah, apakah pemberian izin untuk kawasan hutan itu, baik untuk pertambangan maupun perkebunan masih dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan apa alasannya, dan kalau tidak juga apa alasannya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (2/2/2021).

Dari pemaparan itu, kata Dedi, nanti akan muncul keputusan yang harus bersifat permanen agar lingkungan tetap terjaga. Kemudian keputusan permanen itu dituangkan dalam aturan tata ruang. Maka selanjutnya dibuatkan pula aturan tata uang yang bersifat permanen. Misalnya, di wilayah ini luas hutan, areal perkebunan dan pertambangan sekian.

"Kalau tata ruang sudah dianggap cukup, maka dikunci, lalu dibuat moratorium, sehingga siapa pun yang jadi menteri pada periode presiden berikutnya, tugasnya hanya menjaga regulasi yang ada," kata Dedi.

Baca juga: Walhi Beri Catatan soal Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Tambak Udang di Babel

Menurut Dedi, kebijakan tentang lingkungan hidup harus bersifat permanen, tidak bisa berubah-ubah. Sebab, alam itu adalah sebuah kepastian sehingga siapa pun menterinya, kebijakannya harus tetap dan permanen.

Beda halnya dengan kebijakan fiskal. Menurut Dedi, setiap menteri bisa mengganti kebijakan fiskal karena ekonomi bersifat dinamis.

"Ekonomi makro dan mikro boleh setiap menteri ganti kebijakan, karena ekonomi itu dinamis. Tapi alam itu tidak bisa setiap menteri ganti kebijakan karena alam itu pasti," katanya.

Untuk membuat aturan tata ruang permanen, lanjut Dedi, maka harus ada data pasti tentang jumlah hutan, areal perkebunan dan jumlah areal pertambangan, sehingga para pengusaha juga memiliki kepastian soal izin lingkungan.

"Sehingga tidak lagi nanti setiap orang yang menjabat mencari celah untuk membuka ruang izin. Padahal kalau dikeluarkan akan bertentangan dengan kepentingan lingkungan," kata Dedi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Regional
Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Regional
Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Regional
Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Regional
Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.