Kompas.com - 23/01/2021, 08:06 WIB
Dedi Mulyadi saat pembukaan pengerjaan sawah untuk jadi objek wisata alam di Purwakarta, Rabu (15/7/2020). handoutDedi Mulyadi saat pembukaan pengerjaan sawah untuk jadi objek wisata alam di Purwakarta, Rabu (15/7/2020).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana untuk tidak menyalahkan cuaca yang menyebabkan banjir di Kalimantan. Menurut Dedi, banjir di sana disebabkan juga oleh rusaknya lingkungan.

Dedi mengatakan, tugas menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menjaga alam dan lingkungan, bukan menyalahkan cuaca. Hal itu disampaikan Dedi karena ia merasa prihatin terhadap berbagai pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup yang selalu menegaskan bahwa banjir di Kalimantan hanya disebabkan faktor cuaca, yakni anomali cuaca.

"Padahal banjir bukan hanya faktor anomali cuaca, tapi juga faktor lingkungan yang sudah tidak memiliki daya dukung, rusaknya alam, sedimentasi Sungai Barito, gundulnya hutan, perubahan hutan jadi kawasan tambang dan perkebunan dengan jumlah sangat fantastis. Jadi, menteri LHK itu tugasnya merawat alam, bukan menyalahkan hujan," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (23/1/2021).

Baca juga: Menteri LHK Sebut Banjir Kalsel karena Anomali Cuaca, Bukan Susutnya DAS Barito

Dedi mengatakan, rusaknya lingkungan di Kalimantan bukan hanya kesalahan menteri hari ini. Fenomena itu sudah berlangsung berperiode-periode sejak kepemimpinan era Presiden Soeharto sampai hari ini.

"Cuma setiap perubahan kepemimpinan tidak ada pernah kebijakan-kebijakan mendasar dari KLHK karena setiap ganti menteri kerjanya cuma mengeluarkan izin. Itu baru izin resmi, belum yang tak resmi dengan jumlah fantastis," kata politisi Golkar itu.

Dedi menyatakan, daripada membuat argumentasi demi menutupi kerusakan lingkungan yang berdampak pada banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih baik segera melakukan kordinasi langkah penegakan hukum dan rencana memperbaiki lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan seperti menindak pelanggar penambangan, kehutanan, perkebunan serta segera membawanya ke ranah proses hukum dan administratif. Jika masuk pidana lingkungan, para pelanggar segera diproses hukum. jika masuk perdata, pelanggarnya segera dikenai denda.

"Tinggal melangkah. Harusnya segera buat rapat darurat untuk mengatasi itu, bukan argumentasi," tandas Dedi.

Alam tidak bisa ditafsirkan

Menurut Dedi, dalam masalah lingkungan seorang menteri perlu memiliki sikap objektif. Kalau aspek-aspek bersifat sosial, mungkin orang bisa membuat tafsir.

"Saya tegaskan, kalau yang bersifat keilmuan sosial sah-sah saja orang membuat tafsir. Tapi kalau ilmu alam itu tak bisa ditafsirkan, absolut, ada sebab akibat. Itu bedanya. Makanya ilmu alam disebut ilmu pasti. Karena ilmu pasti semuanya pasti, alam itu adalah kepastian. Jadi tak bisa dibuat tafsir," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X