Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Kompas.com - 25/11/2020, 08:37 WIB
Ilustrasi penangkapan. SHUTTERSTOCKIlustrasi penangkapan.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Ketua Front Pembela Islam ( FPI) Kota Pekanbaru HT dan satu orang anggotanya, MNF ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

HT dan MNF ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak ditangkap pada Selasa (24/11/2020) dini hari.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Nandang Mu'min Wijaya membenarkan status keduanya telah menjadi tersangka.

Baca juga: Ketua FPI Pekanbaru dan Satu Anggotanya Diperiksa Polisi, Ini Penyebabnya

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Nandang saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (25/11/2020).

HT dan MNF disangka melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mereka juga dikenakan Pasal 335 KUHP yang mengatur soal pemaksaan terhadap orang lain menggunakan kekerasan.

Baca juga: FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

Diberitakan sebelumnya, Ketua FPI Kota Pekanbaru HT diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru.

Selain HT, seorang anggotanya berinisial MNF juga diperiksa polisi.

Polisi menjelaskan bahwa Ketua FPI Pekanbaru dan seorang anggotanya diperiksa karena membubarkan secara paksa kegiatan Deklarasi 45 organisasi masyarakat (Ormas) yang menolak kedatangan Rizieq Shihab (HRS) ke Pekanbaru pada Senin (23/11/2020).

"FPI membubarkan secara paksa Deklarasi 45 elemen organisasi kemasyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat menolak kedatangan HRS ke Pekanbaru. Pembubaran dilakukan mereka ini merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum," kata Nandang.

Nandang menjelaskan, Deklarasi 45, elemen ormas dan para tokoh tersebut sudah mengantongi izin di masa pandemi Covid-19.

"Izin mulai dari rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Deklarasi serta memberitahu polisi untuk pengamanan kegiatan," kata Nandang.

Dia mengatakan, pembubaran kegiatan yang dilakukan FPI ini jelas-jelas melanggar undang-undang.

"Setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum. FPI malah membubarkan deklarasi," sebut Nandang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Seorang Anak Terjebak Reruntuhan Bangunan di Mamuju Jadi Viral, Ini Penjelasan Tim SAR

Video Seorang Anak Terjebak Reruntuhan Bangunan di Mamuju Jadi Viral, Ini Penjelasan Tim SAR

Regional
Cuaca Ekstrem di Sulut, Air Naik ke Permukiman Warga di Sangihe

Cuaca Ekstrem di Sulut, Air Naik ke Permukiman Warga di Sangihe

Regional
Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Ini Aturan Baru soal Syarat Masuk ke Kepri Melalui Laut dan Udara

Regional
Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Gempa Magnitudo 5,1 di Sulawesi Utara, Terasa di Bitung dan Tondano

Regional
Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Jenazah Kopilot Fadly Tiba, Sang Ayah: Dia Gugur Dalam Tugas, Semoga Syahid

Regional
Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Terjadi di Majene

Regional
Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Cerita Warga Teluk Dawan, Bertahun-tahun Diteror Buaya, Pemerintah Hanya Pasang Spanduk

Regional
Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Awan Panas Guguran Muncul di Gunung Merapi, Jarak Luncur 1,5 Kilometer

Regional
Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Kemensos dan Dinsos Sulsel Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar

Regional
Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Cerita Wali Kota Bandung Oded 8 Hari Melawan Covid-19, Batal Jadi Penerima Vaksin Tahap Pertama

Regional
Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Wali Kota Jambi Tunda Sistem Belajar Tatap Muka, Ini Alasannya

Regional
15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

Regional
Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Cerita Dewi Jadi Korban Perampokan, Salah Satu Pelaku Hamil 8 Bulan, Awalnya Mengaku Beli Kerupuk

Regional
Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Aksi Ibu Hamil Bersama Anak dan Menantu Merampok Toko Sembako, Gasak Uang Rp 200 Juta

Regional
Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Masyarakat Korban Gempa Mamuju Diminta Tenang, Bantuan TNI Segera Tiba

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X