Walkot Pontianak Berencana Revisi Aturan Pesta Pernikahan, Tak Boleh Lagi Prasmanan

PONTIANAK, KOMPAS.com- Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat koordinasi membahas evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berencana merevisi Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

"Poin-poin yang tidak diatur dalam Perwa tersebut akan direvisi dan ditambahkan," kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Walkot Pontianak Minta Warkop Jadi Pelopor Prokes, Bukan Tempat Penyebaran Covid-19

Adapun yang akan direvisi dan ditambahkan, di antaranya adalah pengaturan penyelenggaraan pesta pernikahan dengan pembatasan maksimal setengah dari kapasitas tempat acara.

Selain itu model penyajian secara prasmanan dan makan di tempat juga akan ditiadakan.

"Sebagai gantinya dengan menyediakan makanan yang dikemas untuk dibawa pulang," ujar Edi.

Edi menuturkan, jajaran Pemkot Pontianak juga diminta untuk memberikan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Penanganan pandemi Covid-19 juga harus dilakukan secara serius.

"Kita yang membuat aturan, harusnya kita yang lebih patuh terhadap protokol kesehatan," jelas Edi.

Baca juga: 23 Pekerja dan Pengunjung Reaktif Rapid Test, Warkop Asiang Pontianak Tutup Sementara

Hingga saat ini, lanjut Edi, pihaknya bersama unsur Forkopimda sudah sangat serius dalam penanganan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek lainnya yang muncul akibat dari pandemi Covid-19.

"Silakan saja dilihat di Kota Pontianak sejak bulan Maret awal pandemi lalu siang dan malam kami berjibaku membuat kebijakan menangani Covid-19 bahkan sampai sekarang ritmenya masih sama," ungkap Edi.

Diakuinya, seluruh aspek aktivitas kehidupan dan jalanya pemerintahan semua tak terlepas dari penanganan Covid-19.

Oleh sebab itu, kesadaran seluruh masyarakat dan seluruh unsur pemerintah sangat dibutuhkan, mulai dari level atas hingga yang paling bawah untuk bersama-sama mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Semua harus ditangani bersama-sama, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri," ucap Edi.

Baca juga: Pemerintah Sesalkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Maulid Nabi dan Pesta Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Lebih lanjut, Edi menuturkan langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap tempat-tempat aktivitas masyarakat.

Seperti perkantoran, warung kopi, ruang publik dan sebagainya.

"Termasuk kantor pemerintahan apakah telah menerapkan protokol kesehatan," sebut Edi.

Terkait pembatasan aktivitas malam hari, Edi akan memantau kondisi terkini.

Apabila tren kasus Covid-19 turun drastis maka pembatasan tersebut akan sedikit dilonggarkan.

Sebaliknya jika kasus masih terus meningkat maka pembatasan aktivitas malam hari akan ditingkatkan kembali.

"Kemungkinan pembatasan aktivitas malam diperpanjang atau bisa juga tidak," tutur Edi.

Baca juga: Di Kota Padang Pilkada Berjalan, Pesta Pernikahan Dilarang

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Komarudin menerangkan, sejak pandemi Covid-19, pihaknya dalam menerbitkan izin keramaian mesti melalui tahapan-tahapan.

Di antaranya sebelum dikeluarkannya izin keramaian, masyarakat yang mengajukan permohonan, harus terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

"Semua itu berlaku untuk seluruh aktivitas, baik pesta pernikahan maupun agenda lainnya yang melibatkan banyak orang," jelas Komarudin.

Dengan dasar surat dari Dinas Kesehatan tersebut baru nantinya akan dilampirkan dalam permohonan izin keramaian ke kepolisian.

Baca juga: 14 Aturan Resepsi Pernikahan di Jakarta, Dilarang Prasmanan hingga Tamu Tak Naik Panggung Pelaminan

Namun ia mengingatkan, meskipun sudah mengantongi rekomendasi, bukan berarti permohonan izin keramaian bisa langsung disetujui.

"Jadi walaupun sudah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, belum tentu bisa mendapatkan izin keramaian. Hal ini kami lakukan demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kota Pontianak," kata Komarudin.