Bawaslu Awasi Dana Kampanye Paslon Wali Kota Semarang, Batas Maksimal Rp 44,2 Miliar

Kompas.com - 04/11/2020, 23:07 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Bawaslu Kota Semarang mengawasi penggunaan dana kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang dalam Pilkada 2020.

Sumber pendanaan kampanye itu pun bisa berasal dari pasangan calon sendiri, partai politik atau dari pendukung masing-masing paslon.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Oky P. Leksono mengatakan pengeluaran dana kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang maksimal sebesar Rp 44,2 miliar.

"Untuk Kota Semarang, pembatasan pengeluaran dana kampanye paslon diatur SK KPU kota Semarang no. 450 /PL.02.5 kpt/3374/KPU- Kot/X/2020 yaitu sebesar Rp 44.242.706.000," jelas Oky, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Ganjar soal Cawalkot Semarang Positif Covid-19: Pengingat untuk Peserta Pilkada Lain

Bawaslu akan memastikan dana kampanye pasangan calon kepala daerah digunakan sesuai dengan ketentuan.

Aturan terkait dana kampanye paslon sesuai Pasal 74 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU 12 tahun 2020.

"Kami memastikan kepatuhan dari paslon dalam pelaporan baik Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)," ujar Oky.

Oky juga menyatakan, akan terus mengawasi tahapan tersebut guna memastikan kepatuhan paslon dalam melaporkan dana kampanye.

"Apakah rekening khusus dilaporkan, apakah ada rekening koran sebagai bukti penerimaan sumber dana kampanyenya. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas. Penggunaan dana kampanye wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan," ucapnya.

Baca juga: Hendrar Prihadi Calon Wali Kota Petahana Semarang Positif Covid-19, KPU: Pilkada Terus Berjalan

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi kepatuhan paslon agar tidak ada perbedaan formulir isian dan formulir yang sudah ditetapkan oleh KPU dan juga memantau melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

"Terakhir harus memastikan tidak ada afiliasi antara KAP (kantor akuntan publik) dengan paslon saat pengecekan dana kampanye, untuk mempertahankan kredibilitas hasil audit," imbuhnya.

Apabila paslon ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau melebihi batas maksimum dana kampanye maka akan menjadi catatan Bawaslu.

"Apabila terjadi pelanggaran tentunya akan kami jadikan catatan dan laporan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar soal Rencana Sekolah Tatap Muka pada Juli 2021: Uji Coba Dulu

Ganjar soal Rencana Sekolah Tatap Muka pada Juli 2021: Uji Coba Dulu

Regional
Was-was Longsor Susulan, 50 Santriwati Ponpes di Pamekasan Dipulangkan

Was-was Longsor Susulan, 50 Santriwati Ponpes di Pamekasan Dipulangkan

Regional
Heboh Hiu Berwajah Mirip Manusia, BKKPN Kupang: Itu Normal, Fisiknya Belum Sempurna

Heboh Hiu Berwajah Mirip Manusia, BKKPN Kupang: Itu Normal, Fisiknya Belum Sempurna

Regional
Tenaga Ahli Menkes Temui Sultan HB X, Bicara soal PPKM hingga Vaksinasi Pedagang

Tenaga Ahli Menkes Temui Sultan HB X, Bicara soal PPKM hingga Vaksinasi Pedagang

Regional
Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Regional
Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Regional
Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Regional
Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Regional
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Regional
Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Regional
Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Regional
Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Regional
Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Regional
Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X