UMP DIY Naik Sebanyak 3,54 Persen, Berlaku 1 Januari 2021

Kompas.com - 31/10/2020, 16:22 WIB
Ilustrasi pekerja thikstockphotosIlustrasi pekerja

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Kenaikan UMP DIY sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menjelaskan, Gubernur DIY meneken Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY.

Baca juga: Pusat Tolak Kenaikan UMP, Ganjar: Jateng Naik 3,27 Persen

"UMP DIY tahun 2021 ditetapkan naik sebesar 3.54%. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000," kata Aria lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (31/10/2020).

Aria mengatakan, keputusan menaikkan UMP diambil berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY yang dikeluarkan Jumat (30/10/2020).

"Rekomendasi dewan pengupahan merupakan hasil dari sidang pleno dewan pengupahan DIY yang dihadiri dari tiga unsur pertama adalah unsur buruh atau pekerja, kedua pengusaha, ketiga adalah pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan rekomendasi, disepakati kenaikan sebesar 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data dari BPS. Sementara pihak buruh meminta kenaikan 4 persen.

“Kajian kenaikan menggunakan data dari BPS yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Berdasarkan rekomendasi Gubernur DIY menetapkan UMP DIY, sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, salah satu alasan UMP DIY naik karena lokasi yang bertetangga dengan Jawa Tengah.

“UMP di DIY masih terendah se-Indonesia padahal kita berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, itu salah satu alasan juga. Namun juga memang diatur ada peraturan pemerintah untuk menghitung kenaikan atau penurunan tergantung dengan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi maka kita gunakan itu walaupun ada SE Kementrian 2021 ditetapkan sama dengan 2020,” kata Kadarmanta di Hotel Royal Ambarukmo, Sabtu.

Pemprov DIY berharap kenaikan ini bisa meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Saya Kaget Lihat di Facebook, Banyak Orang Bilang Suami Saya Mirip Pak Jokowi

Kadarmanta mengatakan, UMKM yang belum bisa menaikkan UMP sesuai yang ditetapkan bisa mengajukan penundaan.

"Bisa mengajukan ke Gubernur berdasarkan koordinasi dengan bipartit, dengan melampirkan laporan keuangan," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Terekam CCTV, Kenakan Hoodie dan Masker

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Terekam CCTV, Kenakan Hoodie dan Masker

Regional
Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran, Meluncur hingga 1.000 Meter

Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan Panas Guguran, Meluncur hingga 1.000 Meter

Regional
Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Imbas Ardi Dipenjara karena Pakai Uang Salah Transfer, Anaknya Tak Bisa Dibawa Berobat

Regional
Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Regional
Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Regional
Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Regional
Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Regional
Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

Regional
Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

Regional
RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

Regional
Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X