UMP DIY Naik Sebanyak 3,54 Persen, Berlaku 1 Januari 2021

Kompas.com - 31/10/2020, 16:22 WIB
Ilustrasi pekerja thikstockphotosIlustrasi pekerja

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Kenaikan UMP DIY sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menjelaskan, Gubernur DIY meneken Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY.

Baca juga: Pusat Tolak Kenaikan UMP, Ganjar: Jateng Naik 3,27 Persen

"UMP DIY tahun 2021 ditetapkan naik sebesar 3.54%. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000," kata Aria lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (31/10/2020).

Aria mengatakan, keputusan menaikkan UMP diambil berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY yang dikeluarkan Jumat (30/10/2020).

"Rekomendasi dewan pengupahan merupakan hasil dari sidang pleno dewan pengupahan DIY yang dihadiri dari tiga unsur pertama adalah unsur buruh atau pekerja, kedua pengusaha, ketiga adalah pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan rekomendasi, disepakati kenaikan sebesar 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data dari BPS. Sementara pihak buruh meminta kenaikan 4 persen.

“Kajian kenaikan menggunakan data dari BPS yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Berdasarkan rekomendasi Gubernur DIY menetapkan UMP DIY, sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, salah satu alasan UMP DIY naik karena lokasi yang bertetangga dengan Jawa Tengah.

“UMP di DIY masih terendah se-Indonesia padahal kita berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, itu salah satu alasan juga. Namun juga memang diatur ada peraturan pemerintah untuk menghitung kenaikan atau penurunan tergantung dengan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi maka kita gunakan itu walaupun ada SE Kementrian 2021 ditetapkan sama dengan 2020,” kata Kadarmanta di Hotel Royal Ambarukmo, Sabtu.

Pemprov DIY berharap kenaikan ini bisa meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Saya Kaget Lihat di Facebook, Banyak Orang Bilang Suami Saya Mirip Pak Jokowi

Kadarmanta mengatakan, UMKM yang belum bisa menaikkan UMP sesuai yang ditetapkan bisa mengajukan penundaan.

"Bisa mengajukan ke Gubernur berdasarkan koordinasi dengan bipartit, dengan melampirkan laporan keuangan," jelasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Fakta Bupati Situbondo Meninggal karena Covid-19, Disebut Terserang Virus yang Tergolong Ganas

Sederet Fakta Bupati Situbondo Meninggal karena Covid-19, Disebut Terserang Virus yang Tergolong Ganas

Regional
Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Regional
Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Regional
Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Regional
Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Regional
Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Regional
Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Regional
Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Regional
Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Regional
Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Regional
3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

Regional
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X