Riset I2: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Rapor Kinerja di Media Menuai 76 Catatan

Soal utang luar negeri

"Utang negara masih menjadi isu yang masih sering disorot dan konsisten dibahas media mengenai Jokowi," kata Rustika.

Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan utang luar negeri terbesar ke-7 oleh World Bank. Presiden Jokowi juga dikritik sejumlah pengamat ekonomi, karena dalam masa pandemi pun pemerintah masih membuat utang baru di 2020. Utang negara tumbuh 5 persen dalam pemberitaan Agustus 2020.

Pada bidang sosial, sorotan media terbanyak adalah soal berbagai bantuan sosial, BPJS, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, yang meskipun kadang ada riak, namun dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling bawah.

Isu bidang Kesehatan, menjadi atensi terbesar media melalui informasi terkait penanganan Covid-19, vaksin, penyelenggaraan test dan lainnya.

Politik dan hukum: anak dan menantu ikut pilkada

Pada bidang hukum, isu soal Papua, omnibus law (beririsan dengan politik), isu lama seperti Harun Masiku atau Novel Baswedan.

Sementara, isu politik yang mengiringi Jokowi setahun terakhir adalah Pilkada Serentak.

Menurut Rustika, terdapat dua isu besar yang muncul di media, yakni desakan pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, dan keikutsertaan anak dan menantu Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Solo, dan Bobby Nasution dalam Pilkada Kota Medan.

"Hal itu sempat menimbulkan narasi politik dinasti dan mendapatkan sentimen negatif dari publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun dinasti politik. Menurutnya, Gibran maupun Bobby mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya," tutur Rustika.

Omnibus law

Catatan lain terhadap Jokowi adalah soal omnibus law, khususnya UU Cipta Kerja, yang juga masuk dalam 10 isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi.

Isu ini mendapat framing negatif karena sempat menimbulkan gelombang demo dari kelompok buruh, mahasiswa, dan 212.

Hal tersebut cukup penting mengingat pesan yang ada di media (dan media sosial) tentang pemerintah dan Presiden Jokowi akan membangun persepsi yang pada gilirannya berperan sangat krusial.

Publik tidak hanya mengidamkan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam bentuk fisiknya tetapi juga membutuhkan bangunan citra pemimpin melalui media.

“Persepsi dapat membangun afeksi, dukungan emosional, atau sebaliknya dapat memunculkan penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. Oleh karena itu, ke depan penguatan strategi komunikasi pemerintah agar lebih baik perlu menjadi perhatian Jokowi di tengah perang wacana di era digital seperti saat ini,” tukas Rustika.