Isu terbanyak soal ekonomi adalah soal stimulus UMKM, pertumbuhan ekonomi, masalah bansos-BLT, serta isu pariwisata. Terkait kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi, lanjut Rustika, media massa memberi catatan positif dan negatif.
Program besar Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, mendapat apresiasi dalam ruang perbincangan media.
"Dalam isu infrastruktur ini, Presiden Jokowi dicitrakan tetap membangun komunikasi dengan pimpinan berbagai negara demi menjaring investasi, seperti dengan Pemerintahan Turki," papar Rustika.
Perhatian khusus Jokowi terhadap sektor UMKM juga turut mendapat catatan positif media massa. Sebelum pandemi, terdapat kebijakan penurunan bunga KUR menjadi 6 persen, pembagian voucher gas untuk UMKM, dan juga digitalisasi UMKM.
Setelah pandemi merebak, pemerintah melakukan kebijakan keringanan kredit, kredit modal kerja, serta BLT untuk para pelaku UMKM.
Media juga memberi catatan positif terkait kebijakan stimulus ekonomi yang terus ditekankan Pemerintahan Jokowi guna memperbaiki kondisi perekonomian di masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 dan kemerosotan perekonomian masyarakat.
Termasuk di dalamnya upaya stimulus perekonomian yaitu kartu prakerja, program bantuan subsidi upah, penambahan nilai kartu sembako, keringanan pembayaran listrik dan juga lainnya.
Media juga mengkritisi sejumlah hal. Yakni melemahnya ekonomi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen, dan di kuartal III 2020 diproyeksi akan kontraksi minus 1,7 persen hingga 0,6 persen.
Tak hanya itu, media massa juga menyoroti nilai tukar rupiah yang tertekan, melemahnya IHSG, hingga gelombang PHK.
Bahkan, perusahaan sebesar Gojek pun dikabarkan melakukan PHK sebanyak 9 persen dari total karyawan.
Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pekerja yang terkena PHK berjumlah 3,5 juta orang. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 10,3 juta orang.