Pemprov Banten Akan Lapor Polisi soal Surat Palsu Permintaan Bantuan Pilkada

Kompas.com - 14/10/2020, 15:41 WIB
Surat palsu permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim IstimewaSurat palsu permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim.

" Pemprov Banten juga akan segera melaporkan ke Polda Banten sehingga kejadian ini dapat segera terlacak," kata Eneng dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, surat permintaan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah beredar.

Baca juga: Hoaks, Surat Permintaan Dana Pengamanan Pilkada dari Gubernur Banten

Bahkan, sejumlah perusahaan yang berdomisili di Kota Cilegon, Banten sudah ada yang menerima surat palsu tersebut.

Untuk itu, Eneng mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dengan berbagai pola dan modus kejahatan saat ini.

"Masa pandemi Covid-19 akan mudah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terutama dalam mengacaukan informasi atau menyebarkan informasi hoaks," ujar Eneng.

Sebelumnya diberitakan, beredar surat permintaan dana bantuan untuk kebutuhan pengamanan pelaksanan Pilkada tahun 2020 mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Berdasarkan foto surat yang didapat Kompas.com, terlihat bagian atas terdapat lambang burung garuda dan dibawahnya tertulis Gubernur Banten tertanggal 12 Oktober 2020.

Surat itu memiliki nomor surat 110/808/2.1-BKD dengan prihal permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.

Surat palsu itu ditujukan kepada jajaran direksi BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, hingga jasa lainnya yang ada di Provinsi Banten.

Baca juga: 74 Perusahaan di Banten Bangkrut gegara Pandemi, Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Isi suratnya mengatakan bahwa Pemprov Banten melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan pilkada.

"Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai yang sudah disepakati," dikutip dari isu surat tersebut.

Bahkan, di dalam surat tersebut terdapat nomor rekening atas nama Juwita untuk tempat penampungan donasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mencari Jejak 'Mr Black'' Pemilik 30 Kg Sabu di Medan, Kirim Kurir yang Miliki 7 Identitas

Mencari Jejak "Mr Black"" Pemilik 30 Kg Sabu di Medan, Kirim Kurir yang Miliki 7 Identitas

Regional
5 Daerah yang Kini Masuk Zona Merah, Bandung hingga Kota Batu

5 Daerah yang Kini Masuk Zona Merah, Bandung hingga Kota Batu

Regional
Kisah ODHA di Semarang, Panggilan Jiwa Bantu Sesama hingga Bangkit Lawan Stigma

Kisah ODHA di Semarang, Panggilan Jiwa Bantu Sesama hingga Bangkit Lawan Stigma

Regional
Setelah Ada Tambang, Tiap Tahun Petani di Kukar Merugi karena Sawah Terendam Banjir

Setelah Ada Tambang, Tiap Tahun Petani di Kukar Merugi karena Sawah Terendam Banjir

Regional
Fakta Terbaru Pasca-demo di Rumah Mahfud MD, Ibunda Batal Diungsikan, Polisi Periksa Peserta Aksi

Fakta Terbaru Pasca-demo di Rumah Mahfud MD, Ibunda Batal Diungsikan, Polisi Periksa Peserta Aksi

Regional
Dokter Sardjono Meninggal karena Covid-19 Rabu Dini Hari, Sorenya Istri Juga Berpulang

Dokter Sardjono Meninggal karena Covid-19 Rabu Dini Hari, Sorenya Istri Juga Berpulang

Regional
Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Kendari, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Kendari, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
[POPULER NUSANTARA] Rumah Mahfud MD di Madura Didemo Massa | Jejak Ali Kalora Pemimpin MIT di Sulteng

[POPULER NUSANTARA] Rumah Mahfud MD di Madura Didemo Massa | Jejak Ali Kalora Pemimpin MIT di Sulteng

Regional
Istri Dokter Sardjono Meninggal, Diduga Tertular Covid-19 dari Suaminya

Istri Dokter Sardjono Meninggal, Diduga Tertular Covid-19 dari Suaminya

Regional
Diskusi soal Penanganan Covid-19, AHY Malam-malam Sowan ke Ganjar

Diskusi soal Penanganan Covid-19, AHY Malam-malam Sowan ke Ganjar

Regional
Menyusul Suaminya, Istri Dokter Sardjono Meninggal akibat Covid-19

Menyusul Suaminya, Istri Dokter Sardjono Meninggal akibat Covid-19

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Regional
Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Regional
Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Kunjungi Kader di Daerah, AHY Ingin Ulang Kenangan Manis di Jawa Tengah

Regional
Kembali Zona Merah, Wali Kota Batu Sebut karena Klaster Keluarga, Bukan Pariwisata

Kembali Zona Merah, Wali Kota Batu Sebut karena Klaster Keluarga, Bukan Pariwisata

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X