Hoaks, Surat Permintaan Dana Pengamanan Pilkada dari Gubernur Banten

Kompas.com - 14/10/2020, 14:06 WIB
Surat palsu permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim IstimewaSurat palsu permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 mencatut nama Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG, KOMPAS.com - Beredar surat permintaan dana bantuan untuk kebutuhan pengamanan pelaksanan Pilkada Serentak 2020 mengatasnamakan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Berdasarkan foto surat yang didapat Kompas.com, di bagian atas terdapat lambang burung garuda dan di bawahnya tertulis Gubernur Banten tertanggal 12 Oktober 2020.

Surat itu bernomor 110/808/2.1-BKD dengan prihal permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.

Surat tersebut ditujukan kepada jajaran direksi BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, hingga perusahaan jasa lainnya yang ada di Provinsi Banten.

Baca juga: Ada Isu Penundaan Pilkada, KPU Pastikan Tahapan 4 Pilkada di Banten Tetap Berjalan

Isi surat tersebut menyebutkan bahwa Pemprov Banten melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan pilkada.

"Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai yang sudah disepakati," dikutip dari isu surat tersebut.

Bahkan, di dalam surat tersebut terdapat nomor rekening atas nama Juwita untuk pengiriman donasi.

Selanjutnya, bagi perusahaan yang sudah mentransfer sejumlah uang agar melaporkan kepada sekda Banten beserta bukti pengiriman. Kemudian akan diakumulasikan dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksana paling lambat 15 Oktober 2020.

Surat itu juga meminta penyumbang untuk mengirimkan bukti pengiriman dalam bentuk foto ke seseorang bernama Juwita melalui email juwitahumas@gmail.com atau ke nomor 085341881763.

Surat itu ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim lengkap dengan cap stempel.

Surat itu juga disebutkan akan ditembuskan ke Mendagri, ketua DPRD Banten, dan kapolda Banten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Eneng Nurcahyati menyatakan bahwa surat yang beredar adalah palsu dan tidak benar.

"Berbagai kejanggalan surat itu bisa dilihat dari indeks penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlaku," kata Eneng dari keterangan resmi yang diterima.

Baca juga: 5 Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan, KPU Khawatir Muncul Klaster Pilkada di Banten

Selain itu, kejanggalan lainnya adalah pelaku yang menyebarkan surat itu juga menjiplak penomoran surat di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Misteri Mayat Anak Perempuan di Subang, Ada Lelaki yang Letakkan Karung Sehari Sebelum Penemuan

Regional
Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta

Regional
Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Pengakuan Pelaku Usai Bunuh Wanita Teman Kencan di Hotel: Saya Takut Dipenjara

Regional
Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Bupati Pati Buka Masker Saat Sesi Foto Kondangan, Ganjar: Mau Foto, Mau Enggak, Tidak Boleh

Regional
Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Regional
Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Regional
Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektar, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Regional
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Krasak dan Boyong

Regional
Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Regional
Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Regional
48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

Regional
Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektar

Regional
Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Regional
Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
Dikabarkan Meninggal Setelah Terima Vaksin, Mayor Sugeng Memilih Lapor Polisi: Saya Sehat

Dikabarkan Meninggal Setelah Terima Vaksin, Mayor Sugeng Memilih Lapor Polisi: Saya Sehat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X