Aliansi Buruh Banten: Mogok Nasional Bentuk Perlawanan Menolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 06/10/2020, 06:38 WIB
Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSeorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

SERANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja dalam rapat paripurna penutupan masa sidang.

Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut terjadi penolakan dari para buruh termasuk di Provinsi Banten.

Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, sehingga buruh di Banten memutuskan melakukan aksi mogok kerja nasional.

"Sesuai dengan surat pemberitahuan kita ke Mabes Polri, bahwa besok 6, 7, 8 Oktober kita melakukan mogok kerja masal secara total, dan pastinya lumpuhkan industri Banten," kata Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudarajat saat dihubungi Kompas.com. Senin (5/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Dijelaskan Dedi, mogok kerja dilakukan sebagai bentuk perlawanan para buruh untuk menolak penerapan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR.

"Pasca-disahkan omnibus low, kalau kita diam berarti tidak ada perlawanan, maka bentuk perlawanan total dari kita ya besok (hari ini) selama tiga hari mogok nasional 100 persen," tegas Dedi.

Dedi yang juga menjabat sebagai ketua DPD KSPSI Provinsi Banten itu sudah memerintahkan kepada seluruh serikat buruh di semua daerah untuk mengajak anggotanya mogok kerja.

Dedi memastikan bahwa perjuangan untuk menggagalkan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja masih bisa dilakukan.

"Kita kan masih ada kesempatan untuk menggagalkan Omnibus Law, misalnya dibuatkan perpu supaya tidak dijalankan dulu di tahun ini dan akan datang sambil melakukan diskusi dengan pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Protes Pengesahan RUU Cipta Kerja, Kelompok Buruh di Bekasi Ancam Mogok Kerja Besok

Sejauh ini, Dedi memastikan tidak akan ada aksi unjuk rasa dari para buruh. Sebagai bentuk penolakan hanya dilakukan mogok kerja.

"Kita lakukan mogok nasional, sambil berjalan nanti ada instruksi lagi seperti apa, yang pasti kita mogok nasional saja, lumpuh indsutrinya sebagai bentuk perlawanan kita," tandasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X