Aliansi Buruh Banten: Mogok Nasional Bentuk Perlawanan Menolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 06/10/2020, 06:38 WIB
Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSeorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

SERANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja dalam rapat paripurna penutupan masa sidang.

Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut terjadi penolakan dari para buruh termasuk di Provinsi Banten.

Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, sehingga buruh di Banten memutuskan melakukan aksi mogok kerja nasional.

"Sesuai dengan surat pemberitahuan kita ke Mabes Polri, bahwa besok 6, 7, 8 Oktober kita melakukan mogok kerja masal secara total, dan pastinya lumpuhkan industri Banten," kata Ketua Aliansi Buruh Banten Bersatu Dedi Sudarajat saat dihubungi Kompas.com. Senin (5/10/2020).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Dijelaskan Dedi, mogok kerja dilakukan sebagai bentuk perlawanan para buruh untuk menolak penerapan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR.

"Pasca-disahkan omnibus low, kalau kita diam berarti tidak ada perlawanan, maka bentuk perlawanan total dari kita ya besok (hari ini) selama tiga hari mogok nasional 100 persen," tegas Dedi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dedi yang juga menjabat sebagai ketua DPD KSPSI Provinsi Banten itu sudah memerintahkan kepada seluruh serikat buruh di semua daerah untuk mengajak anggotanya mogok kerja.

Dedi memastikan bahwa perjuangan untuk menggagalkan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja masih bisa dilakukan.

"Kita kan masih ada kesempatan untuk menggagalkan Omnibus Law, misalnya dibuatkan perpu supaya tidak dijalankan dulu di tahun ini dan akan datang sambil melakukan diskusi dengan pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Protes Pengesahan RUU Cipta Kerja, Kelompok Buruh di Bekasi Ancam Mogok Kerja Besok

Sejauh ini, Dedi memastikan tidak akan ada aksi unjuk rasa dari para buruh. Sebagai bentuk penolakan hanya dilakukan mogok kerja.

"Kita lakukan mogok nasional, sambil berjalan nanti ada instruksi lagi seperti apa, yang pasti kita mogok nasional saja, lumpuh indsutrinya sebagai bentuk perlawanan kita," tandasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X