Saat Dua Paslon di Wonogiri Berebut Kata "Nyawiji" untuk Slogan Mereka

KOMPAS.com- Hari pertama masa kampanye Pilkada Kabupaten Wonogiri langsung dimulai dengan adu argumen. 

Dua pasangan calon (paslon) ribut gara-gara kata "nyawiji" yang sama-sama dipakai dalam slogan mereka.

Akibatnya, deklarasi damai yang digelar KPU Wonogiri, Sabtu (26/9/2020) gagal digelar.

Padahal, KPU sudah menyiapkan rangkaian acara dan kelengkapan kegiatan deklarasi damai bagi dua paslon peserta pilkada.

Baca juga: Gegara Kata Nyawiji, Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Wonogiri Gagal

Paslon JOSSS usung branding lama

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Ilustrasi: Pilkada Serentak

Ketua Tim Kampanye paslon JOSSS, Sriyono, mengatakan kata "nyawiji" sudah lama dipakai sebagai branding Jekek.

Dia khawatir masyarakat merasa bingung karena branding Jekek digunakan oleh paslon lain.

“Kekhawatiran kami karena saat ini fase menanamkan pilihan kepada warga. Sehingga bisa terjadi kerancuan di publik karena kata 'nyawiji' sudah menjadi branding paslon JOSSS,” kata Sriyono.

Baca juga: KPU Tetapkan Jekek-Setyo dan Hartanto-Joko Peserta Pilkada Wonogiri 2020

TOTO SIHONO Ilustrasi kampanye, juru bicara, juru kampanye.

Bicara soal etika

Sriyono juga meminta paslon nomor 1, Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) mengedepankan etika berpolitik.

“Apalagi hari ini berangkat dari pemilu yang damai. Dalam konteks ini hati kami tidak damai karena ada upaya dari paslon lain yang mengambil tagline JOSSS, yakni kata 'nyawiji',” ungkap Sriyono.

Sementara itu, Jekek menyebut kata "nyawiji" dibuat melalui pengkajian mendalam dan sudah dipakai sejak lama.

Meskipun belum dipatenkan, ia yakin tak ada satupun paslon pilkada serentak yang menggunakan slogan tersebut.

Hingga kini belum ada kesepakatan mengenai penggunaan slogan, meskipun KPU sudah memfasilitasi.

Kemungkinan permasalahan ini akan dibawa ke ranah sengketa di Bawaslu.

Baca juga: Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Paslon Harjo anggap slogan berbeda

AFP PHOTO / MOHAMMED ABED Ilustrasi kampanye.

Dia menegaskan bahwa slogan tersebut adalah rangkaian dari beberapa kata yang memiliki perbedaan.

“Tidak ada yang sama. Tagline kami satu kalimat rangkaian. Nanti kalau ada kata-kata dan dipersoalkan bagaimana,” ungkap Joko.

Menurutnya, tidak ada masalah ketika tim Harjo menyodorkan materi pembuatan alat peraga kampanye (APK) kepada KPU.

“Apakah nanti KPU mau berembuk lagi silakan. Tapi menurut saya tidak ada yang perlu didiskusikan. Tinggal KPU yang memutuskan, selesai. Nanti kalau orang berebut tentang kata, tidak akan selesai,” jelas Joko.

Joko mengungkap bahwa slogan mereka "Nyawiji Seeko Kapti" berdasarkan filosofi Jawa, yaitu saeyek seekokapti nyawiji milih nomer siji. Artinya yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang dilakukan, harus menjadi satu.

Baca juga: Kisah Pemuda Wonogiri, Dedikasikan Hidup untuk Meneliti Ikan di Indonesia

KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi membacakan pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada Wonogiri 2020, Rabu (23/9/2020).

Masih dibahas KPU

KPU Wonogiri masih membahas hal tersebut dan akan menyampaikan hasilnya jika sudah ada titik temu.

Meski masih menjadi permasalahan, KPU tetap memulai masa kampanye sejak 26 September 2020.

“Kami berharap seluruh proses berjalan luber dan jurdil," katanya Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi.

Meski tidak ada deklarasi damai, Toto berharap kedua paslon tetap bisa menjalankan kampanye sesuai dengan peraturan.

“Saya yakin beliau itu orang-orang terbaik dan Wonogiri pasti punya kedewasaan politik dan budaya dan bersosial masyarakat,” kata Toto.

Baca juga: Dampak PSBB Jakarta, Perantau yang Mudik ke Wonogiri Melonjak

Tanggapan Bawaslu

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menilai tidak adanya deklarasi damai bukanlah sebuah pelanggaran.

Menurutnya, KPU sudah melaksanakan kegiatan itu meskipun akhirnya gagal karena dinamika lapangan.

“Kalau terjadi dinamika seperti itu, d iluar pekiraan KPU. Secara aturan meski tidak ada penandatanganan deklarasi, KPU tidak melanggar,” ungkap Ali.

Lagi pula, kata Ali, deklarasi damai bukanlah sebuah tahapan yang harus dilalui.

Deklarasi damai dilakukan sebagai simbol bahwa kedua paslon berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pilkada tetap damai.

Ali menambahkan, masalah itu bisa masuk ke ranah sengketa jika nantinya KPU menetapkannya dalam sebuah keputusan atau berita acara.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Solo, Muhlis Al Alawi | Editor : Farid Assifa)